MANADOPOST.ID—Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Kota Bitung tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan komoditas. Bank Indonesia (BI) menilai penguatan rantai pasok, distribusi, hingga efisiensi logistik menjadi kunci agar pasokan yang melimpah benar-benar berdampak pada penurunan harga di tingkat konsumen.
Hal itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung yang dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, bersama Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Jumat (26/6).
Pada kesempatan itu, Joko mengatakan, meski Bitung belum menjadi daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pemantauan perkembangan harga pangan tetap harus dilakukan secara konsisten. Pergerakan harga di Bitung selama ini cenderung mengikuti dinamika yang terjadi di Kota Manado sehingga langkah antisipasi tetap diperlukan.
Menurutnya, komoditas hortikultura, terutama cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, masih menjadi penyumbang gejolak harga terbesar. Tingginya harga ketiga komoditas tersebut bukan semata-mata dipicu oleh keterbatasan produksi, tetapi juga dipengaruhi berbagai faktor di sepanjang rantai distribusi.
"Produksi yang meningkat belum otomatis membuat harga turun. Distribusi yang belum optimal, biaya angkut, kualitas pasokan, hingga efektivitas rantai pasok masih menjadi faktor yang menentukan terbentuknya harga di pasar," ujar Joko.
Sebaliknya, kondisi komoditas pangan pokok dinilai relatif terjaga. Berdasarkan pemantauan neraca pangan, ketersediaan beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam ras masih berada pada kondisi surplus secara konsisten sepanjang 2025 hingga 2026, termasuk menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kondisi tersebut, lanjut Joko, menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas inflasi pangan di daerah. Namun ia mengingatkan bahwa pola kenaikan harga komoditas hortikultura hampir selalu berulang setiap menjelang HBKN sehingga diperlukan langkah pengendalian yang lebih terstruktur.
Karena itu, BI mendorong penguatan tata kelola rantai pasok, peningkatan kelancaran distribusi, serta koordinasi antardaerah agar pasokan yang tersedia benar-benar dapat diterima masyarakat dengan harga yang wajar.
Sementara itu, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menegaskan pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Bitung. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan stabilitas harga dan ketahanan pangan sebagai fondasi penguatan ekonomi nasional.
"Kedaulatan bangsa berawal dari ketahanan pangan. Ketika kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, maka stabilitas ekonomi daerah juga akan semakin kuat," kata Hengky.
Sebagai kota maritim, kawasan industri, sekaligus pusat distribusi di Sulawesi Utara, Bitung memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran pasokan berbagai komoditas pangan. Untuk itu, TPID Kota Bitung terus mengoptimalkan implementasi strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Strategi tersebut dijalankan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, distributor, hingga pelaku usaha agar langkah berjalan lebih efektif.
Hengky juga meminta seluruh anggota TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko yang dapat memicu kenaikan harga, mulai dari perubahan cuaca, gangguan logistik, hingga fluktuasi harga komoditas pangan.
Ia menegaskan setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data dan didukung koordinasi yang kuat sehingga mampu menjaga inflasi tetap terkendali, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta mempertahankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Ayurahmi Rais