MANADOPOST.ID—Komitmen pengendalian inflasi tidak lagi berhenti pada penandatanganan kerja sama antarpemerintah daerah.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara mendorong implementasi nyata melalui skema business to business (B to B) dengan mempertemukan pelaku usaha, petani, dan pemerintah dalam Kerja Sama Antardaerah (KAD) antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi BI memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan sisi pasokan. Daerah konsumen dipertemukan langsung dengan daerah produsen sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek, pasokan lebih terjamin, dan stabilitas harga dapat dijaga secara berkelanjutan.
Kerja sama yang berlangsung di Kantor Bupati Kabupaten Sidrap Rabu (1/7), dihadiri langsung Bupati Sidenreng Rappang H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., didampingi Wakil Bupati Nurkanaah, unsur pimpinan DPRD, dan jajaran perangkat daerah. Kemudian Kepala BI Joko Supratikto, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang bersama jajaran, pedagang, dan perwakilan petani.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menegaskan, Kerja Sama Antardaerah merupakan salah satu instrumen strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan pasokan pangan. Karena itu, kerja sama tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi harus diwujudkan dalam aktivitas perdagangan yang berkelanjutan.
"Yang kami dorong bukan hanya government to government, tetapi langsung ditindaklanjuti menjadi business to business. Pelaku usaha dipertemukan sehingga transaksi dapat segera berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurut Joko, Kabupaten Minahasa merupakan salah satu sentra produksi padi di Sulut. Namun produksi tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga masih membutuhkan tambahan pasokan dari daerah lain.
Data BI menunjukkan harga beras medium di Kabupaten Minahasa sepanjang Juni berada pada kisaran Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram, bahkan di sejumlah wilayah mencapai sekitar Rp16 ribu per kilogram. Sementara harga beras premium menyentuh kisaran Rp18 ribu per kilogram. Komoditas beras premium juga mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 1,55 persen, sedangkan tekanan harga di Kabupaten Minahasa mencapai sekitar 4 persen atau lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulut.
,"Karena itu, penguatan kerja sama dengan daerah produsen dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pasokan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi," tekannya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menegaskan, kerja sama dengan Kabupaten Sidrap merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi.
Dengan jumlah penduduk sekitar 340 ribu jiwa, kebutuhan beras di Kabupaten Minahasa masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri. Karena itu, kemitraan dengan Kabupaten Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan nasional dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan kepastian pasokan beras berkualitas bagi masyarakat.
Namun, menurut Vanda, ruang lingkup kerja sama ini tidak hanya terbatas pada komoditas beras. Ia berharap kemitraan dapat diperluas pada komoditas pangan lainnya, termasuk hasil peternakan seperti telur, daging ayam, daging bebek, serta berbagai komoditas strategis lainnya yang dibutuhkan masyarakat.
Sebaliknya, Kabupaten Minahasa juga siap memasok komoditas unggulan daerah ke Kabupaten Sidrap.
Salah satunya adalah kelapa, mengingat Minahasa merupakan salah satu sentra produksi kelapa terbesar di Sulawesi Utara. Selain kelapa, peluang perdagangan juga terbuka bagi berbagai komoditas unggulan lainnya sehingga hubungan yang dibangun tidak hanya bersifat satu arah, tetapi saling menguntungkan bagi kedua daerah.
"Sehingga untuk memastikan implementasi berjalan cepat, Pemerintah Kabupaten Minahasa turut membawa perangkat daerah, pelaku usaha, pedagang, dan petani dalam kunjungan tersebut. Mereka dipertemukan langsung dengan mitra usaha di Kabupaten Sidrap guna membuka peluang transaksi sejak awal pelaksanaan kerja sama," katanya.
Ia berharap kolaborasi tersebut ke depan juga dapat dikembangkan pada bidang lain, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, investasi hingga sektor pariwisata.
Harapan ini disambut baik Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif. Ia mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan pangan Kabupaten Minahasa.
Ia memaparkan, Kabupaten Sidrap memiliki 11 kecamatan dan 105 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 320 ribu jiwa serta luas areal panen sekitar 98 ribu hektare.
Berdasarkan data tahun 2025, produksi gabah Sidrap mencapai sekitar 700 ribu ton atau setara sekitar 500 ribu ton beras. Dari jumlah tersebut, kebutuhan konsumsi masyarakat hanya sekitar 35 ribu ton. Sebanyak sekitar 100 ribu ton diserap Bulog, sementara sekitar 225 ribu ton lainnya menjadi surplus yang siap dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia Timur melalui kerja sama antardaerah.
Menurut Syaharuddin, tingginya produksi ini didukung penggunaan alat dan mesin pertanian modern serta industri penggilingan padi yang berkembang pesat.
"Potensi itu diharapkan mampu menopang kebutuhan daerah-daerah yang masih membutuhkan tambahan pasokan pangan, termasuk Kabupaten Minahasa," tegasnya.
Melalui fasilitasi Bank Indonesia, kerja sama antara Minahasa dan Sidrap pun diarahkan tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan.
Komitmen ini langsung diterjemahkan dalam penguatan jejaring bisnis antarpelaku usaha agar distribusi komoditas pangan berjalan berkelanjutan, perdagangan antardaerah semakin berkembang, dan pengendalian inflasi dapat diwujudkan melalui langkah nyata yang saling menguntungkan bagi kedua daerah.
Editor : Ayurahmi Rais