MANADOPOST.ID– Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (BI Sulut) bersama Pemerintah Provinsi Sulut memperkuat penyediaan data pangan yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menyampaikan, inflasi Sulut pada Juli 2026 mencatatkan deflasi sebesar -1,05% (mtm), sementara inflasi tahun berjalan berada pada level 3,38% (ytd) sehingga kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5%±1%. Meski demikian, tekanan pada kelompok volatile food tetap perlu diantisipasi mengingat tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Menurut Joko, sejumlah komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan komoditas hortikultura masih rentan mengalami gejolak harga ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi. Oleh sebab itu, efektivitas pengendalian inflasi melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka 4K dan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) harus didukung oleh data pasokan yang valid, konsisten, dan diperbarui secara berkala.
"Penguatan Neraca Pangan Daerah menjadi bagian penting dalam menyediakan informasi yang akurat sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pangan," ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulut Rahel R. Rotinsulu, menekankan, peningkatan kualitas data menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan perencanaan pangan yang lebih efektif. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan kualitas analisis sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
Dalam sesi penguatan kapasitas, Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Tri Aris Indrayanto, menjelaskan, Neraca Pangan berfungsi sebagai early warning system untuk mengidentifikasi potensi surplus maupun defisit pasokan pangan, mengantisipasi risiko gejolak harga, serta menentukan kebutuhan intervensi pemerintah secara lebih tepat.
Hasil evaluasi tahun 2026 menunjukkan, pemerintah Sulut bersama 14 dari 15 pemerintah kabupaten/kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan. Meski demikian, konsistensi pemutakhiran data setiap bulan serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah masih menjadi tantangan yang perlu terus diperkuat agar informasi yang dihasilkan semakin akurat dan relevan bagi proses pengambilan kebijakan.
Tri juga menekankan pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) sebagai media pelaporan dan pemantauan data pelaku usaha serta stok pangan. Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan mampu menghasilkan informasi yang terpadu dan berkelanjutan sehingga kondisi pasokan pangan dapat dipantau secara lebih cepat dan akurat.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Sulut, Norma Olga Frida Rega, menegaskan, dukungan data statistik menjadi elemen penting dalam penyusunan Neraca Pangan Strategis.
Berbagai indikator, mulai dari produksi padi dan jagung, perkembangan inflasi pangan, hingga indikator ketahanan pangan seperti Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES), memberikan gambaran mengenai kapasitas produksi, tingkat kecukupan pangan, tekanan harga, serta kerentanan pangan di setiap kabupaten dan kota.
Integrasi Neraca Pangan dengan data statistik ini diharapkan bisa menghasilkan kebijakan pangan yang lebih presisi, adaptif terhadap dinamika pasokan dan permintaan, serta mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di Sulut.
Editor : Ayurahmi Rais