MANADOPOST.ID-- Realisasi belanja negara melalui wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Bitung telah mencapai Rp1,70 triliun hingga akhir Juli 2026.
Angka tersebut setara 63,47 persen dari total pagu belanja negara. Komponen terbesar berasal dari penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,20 triliun atau 78,80 persen dari seluruh realisasi belanja.
Data tersebut disampaikan Kepala KPPN Bitung Maman Suparman dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) dan KPPN Bitung Treasury Award Semester I Tahun 2026, di Aula Tarsius KPPN Bitung, Rabu (12/8).
Forum menghadirkan pimpinan Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah daerah, perbankan, pelaku UMKM dan akademisi.
Selain membahas kinerja APBN, forum menjadi wadah KPPN Bitung memperoleh masukan langsung dari pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas Standar Pelayanan KPPN.
Dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan hingga Juli 2026 mencapai Rp440,99 miliar, atau 46,84 persen dari target.
Sementara PNBP mencatat realisasi Rp41,26 miliar, atau 86,94 persen dari target.
Dalam pengelolaan APBN, KPPN Bitung juga menjelaskan mekanisme penyaluran APBN Kementerian/Lembaga dan vertikal. Penyelesaian SPP, SPM hingga penerbitan SP2D ditetapkan selama dua hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
Untuk TKD, KPPN Bitung menjalankan fungsi sebagai KPA BUN Penyaluran yang mencakup DBH, DAU, Insentif Fiskal, Dana Desa, DAK Fisik dan DAK Nonfisik.
Ketepatan waktu penyaluran menjadi perhatian dengan syarat salur harus diterima secara lengkap.
KPPN Bitung juga mengembangkan peran di luar fungsi utama penyaluran anggaran melalui pemberdayaan UMKM.
Dua UMKM yang saat ini menjadi binaan yakni O’Nur Cake and Cookies dan UMKM Sejahtera Jaya Bersama. Pendampingan meliputi profiling, identifikasi kebutuhan, sertifikasi halal dan partisipasi dalam bazaar.
Untuk memperkuat pemahaman publik terhadap APBN, KPPN Bitung menjalankan program KPPN Goes To Campus dan secara rutin menerbitkan rilis media terkait pelaksanaan APBN.
Dalam kegiatan yang sama, KPPN Bitung memberikan Treasury Award Semester I 2026 kepada satuan kerja dengan kinerja terbaik.
Penghargaan diberikan untuk sejumlah kategori, di antaranya IKPA bernilai 100, penyampaian SPM belanja pegawai, penggunaan KKP, jumlah transaksi CMS dan penyampaian LPJ Bendahara.
Maman mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh Satker untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara.
“Sinergi antara KPPN dan seluruh mitra kerja adalah kunci dalam memastikan setiap rupiah APBN dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” tandasnya.
KPPN Bitung juga menegaskan komitmen menjaga transparansi dan integritas pelayanan. Masukan dari Forum Konsultasi Publik akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan standar pelayanan yang semakin baik. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot