MANADOPOST.ID — Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara mengintervensi harga cabai dengan mendatangkan 2,4 ton cabai rawit merah dari Probolinggo, Jawa Timur, ke Manado. Langkah ini dilakukan untuk menambah pasokan sekaligus meredam tekanan inflasi yang salah satunya dipicu kenaikan harga cabai.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan, cabai menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi Sulut karena tingkat konsumsinya cukup tinggi.
“Inflasi di Sulut, khususnya Manado, memang cukup tinggi. Kalau mengacu pada rilis BPS bulan lalu sudah 3,68 persen. Lebih tinggi dari target sasaran inflasi, dimana salah satu faktornya adalah cabai karena konsumsi cabai masyarakat Sulut itu sangat tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan harga cabai di Sulut tidak terlepas dari ketersediaan pasokan. Produksi cabai dari dalam daerah belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Sulut masih bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Gorontalo.
“Sementara pasokan cabai tidak bisa dipenuhi dari internal dan tergantung dari daerah lain,” sorotnya.
Kondisi tersebut membuat BI mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga dengan mendatangkan cabai dari daerah sentra produksi.
Ia menegaskan, masuknya cabai dari luar Sulut bukan untuk menggantikan produk petani lokal. Pasokan tersebut hanya digunakan untuk menambah ketersediaan ketika kebutuhan pasar meningkat dan harga bergerak naik.
“Ini bukan menghentikan produk cabai Sulut, tapi untuk menyeimbangkan harga sehingga kami mendatangkan cabai dari Probolinggo sejumlah 2,4 ton. Ini masih awal,” tegas Joko.
Cabai yang didatangkan merupakan cabai rawit merah varietas Patalan. Pengiriman dilakukan melalui jalur udara dari Probolinggo menuju Bandara Juanda, kemudian diteruskan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan selanjutnya ke Bandara Sam Ratulangi Manado.
Untuk tahap awal, pasokan cabai itu akan disalurkan di Kota Manado melalui Pasar Bersehati dan Pasar Karombasan.
Diketahui, dalam pengiriman tersebut, BI juga memfasilitasi biaya angkut melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan dari daerah surplus menuju daerah yang membutuhkan pasokan.
Pemerintah menargetkan cabai hasil fasilitasi dapat dijual kepada masyarakat dengan harga maksimal Rp57 ribu per kilogram, sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP). Harga tersebut telah memperhitungkan margin yang wajar bagi distributor dan pengecer.
Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan tambahan pasokan tersebut benar-benar berdampak pada harga di tingkat konsumen. Pedagang utama yang menerima pasokan akan didata, begitu pula pengecer yang menjual cabai hasil fasilitasi.
Editor : Ayurahmi Rais