MANADOPOST.ID— Upaya untuk mengendalikan inflasi dan memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat terus diperkuat melalui langkah-langkah intervensi yang cepat dan terukur. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menambah pasokan cabai rawit untuk meredam tekanan harga di tengah menurunnya produksi akibat kondisi cuaca dan terbatasnya pasokan dari daerah sentra.
Melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), sebanyak 2,4 ton cabai rawit merah varietas Patalan didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur.
Cabai tiba di Manado pada Senin malam, 14 September 2026, dan mulai disalurkan pada Selasa, 15 September 2026. Program ini diinisiasi langsung Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Prov. Sulawesi Utara melalui koordinasi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (BI Sulut) bersama Pemerintah Prov. Sulawesi Utara dan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan, langkah ini merupakan respons cepat untuk mengatasi kesenjangan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Ini bukan menghentikan produk cabai Sulut, tetapi untuk menyeimbangkan harga. Karena itu kami mendatangkan cabai dari Probolinggo sebanyak 2,4 ton. Ini masih awal,” ujar Joko saat ditemui di Pasar Bersehati Manado, Senin (14/9).
Menurut Joko, intervensi diperlukan karena produksi cabai dari dalam Sulawesi Utara belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selama ini, kebutuhan pasar juga ditopang pasokan dari sejumlah daerah lain, termasuk Gorontalo.
Karena itu, masuknya cabai dari Probolinggo bukan untuk menggantikan hasil produksi petani Sulawesi Utara. Pasokan dari luar daerah berfungsi sebagai tambahan ketika kebutuhan pasar meningkat atau ketersediaan mengalami tekanan. Dengan volume barang yang lebih memadai, kenaikan harga diharapkan dapat diredam sehingga masyarakat tetap memperoleh cabai dengan harga yang wajar.
Langkah ini menjadi penting di tengah tekanan inflasi Sulawesi Utara. Pada Agustus 2026, inflasi tercatat 0,29 persen secara bulanan (mtm), sementara inflasi kumulatif sejak awal tahun mencapai 3,68 persen (ytd). Angka itu berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,50 persen secara tahunan (yoy).
Joko menjelaskan, salah satu penyumbang utama tekanan inflasi pada Agustus berasal dari cabai rawit dengan andil 0,33 persen (mtm). Kenaikan harga komoditas ini tidak terlepas dari terganggunya produksi dan distribusi akibat kondisi cuaca.
Data klimatologi menunjukkan curah hujan berada pada kriteria rendah di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Sementara hari tanpa hujan telah mencapai kategori sangat panjang di 131 lokasi dan ekstrem di 12 lokasi.
Kondisi itu perlu diantisipasi karena masih ada sekitar empat bulan hingga akhir tahun, termasuk periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya diikuti peningkatan permintaan pangan.
"Dalam situasi seperti ini, FDP menjadi instrumen intervensi jangka pendek untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan pasar. Setelah mempertimbangkan perkembangan harga, karakteristik komoditas, ketersediaan di daerah asal, serta biaya distribusi, Probolinggo dinilai sebagai salah satu sumber pasokan yang paling memungkinkan," tegas Joko saat diwawancarai di Pasar Bersehati Manado, Selasa (15/9).
Diketahui, pengiriman cabai dilakukan melalui jalur udara dari Probolinggo menuju Bandara Juanda. Dari sana, komoditas diterbangkan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebelum diteruskan ke Bandara Sam Ratulangi Manado.
Setelah tiba, cabai langsung diarahkan ke titik-titik sasaran agar tambahan pasokan dapat segera masuk ke pasar. Diantaranya Pasar Bersehati Manado, Pasar Pinasungkulan Manado, Pasar Airmadidi Minahasa Utara, dan Pasar Amurang Minahasa Selatan. Melalui pengaturan rantai distribusi dan pengawasan di tingkat eceran, harga cabai rawit di tingkat konsumen ditargetkan maksimal Rp57.000 per kilogram, sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Jemmy Ringkuangan mengatakan, intervensi ini menunjukkan respons cepat TPID dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga angka inflasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar.
“Sinergi antarinstansi harus terus diperkuat, terutama menghadapi tantangan cuaca dan ketergantungan pasokan dari wilayah lain di Indonesia,” kata Jemmy.
Ia berharap langkah ini tidak berhenti pada penanganan jangka pendek. Intervensi pasokan perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat produksi lokal, memperbaiki kalender tanam, serta meningkatkan kemampuan daerah menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk potensi El Nino.
Perlu digarisbawahi, pasokan dari luar daerah bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, bukan menggantikan produksi petani lokal. Ketika produksi lokal mengalami gangguan atau belum mampu memenuhi lonjakan kebutuhan, tambahan pasokan didatangkan untuk mengisi kekurangan sementara agar harga tidak bergerak terlalu tinggi.
Untuk memastikan intervensi berjalan efektif, distribusi cabai dikawal secara terpadu hingga tingkat lapangan. Program ini melibatkan banyak pihak termasuk Dinas Ketahanan Pangan, yang mendukung pengaturan penyaluran ke titik-titik sasaran, sementara Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara melakukan pemantauan harga dan distribusi.
Pengawasan dilakukan agar cabai yang telah difasilitasi benar-benar masuk ke pasar dan menambah ketersediaan bagi masyarakat. Pemantauan harga juga dilakukan untuk mencegah kenaikan yang tidak wajar di tingkat eceran. Keterlibatan berbagai instansi memperlihatkan bahwa pengendalian harga pangan membutuhkan kerja bersama. (ayu)
Editor : Ayurahmi Rais