MANADOPOST.ID– Inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencapai 8,07 persen pada Oktober 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai rawit, cabai merah, dan tomat, menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tekanan inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut yang dirilis Senin (2/11/2026), inflasi bulanan Sulut pada Oktober tercatat sebesar 0,57 persen dibandingkan September 2026. Sementara inflasi tahun kalender Januari hingga Oktober mencapai 7,96 persen.
Kepala BPS Sulut, Dr Watekhi, menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi tahunan. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 17,79 persen dengan andil mencapai 5,84 persen terhadap inflasi umum.
Sejumlah komoditas yang memberikan kontribusi dominan antara lain cabai rawit, angkutan udara, tomat, kangkung, cabai merah, emas perhiasan, ikan malalugis atau sorihi, telepon seluler, ikan cakalang atau sisik, serta beras.
Sebaliknya, beberapa komoditas mengalami penurunan harga dan turut menahan laju inflasi. Di antaranya ikan selar atau tude, ikan malalugis atau sorihi, ikan cakalang atau sisik, ikan deho, serta daging babi. "Tekanan inflasi juga terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok transportasi mengalami inflasi 7,28 persen dengan andil 0,89 persen. Disusul kelompok pendidikan sebesar 5,37 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,34 persen, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,07 persen," sebutnya.
Sementara kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi 2,33 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,76 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,60 persen, perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,44 persen, serta kesehatan 1,30 persen. Adapun kelompok pakaian dan alas kaki mencatat inflasi terendah sebesar 0,39 persen.
Di sisi lain, tingginya kontribusi komoditas pangan, khususnya cabai, menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi yang terus dilakukan Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berbagai langkah telah ditempuh, mulai dari pelaksanaan pasar murah hingga mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan dan menekan harga jual di masyarakat.
Namun, persoalan pasokan cabai di Sulut tidak hanya berkaitan dengan distribusi, tetapi juga kemampuan produksi daerah dalam memenuhi tingginya kebutuhan konsumsi masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, mengungkapkan konsumsi cabai masyarakat Sulut sangat tinggi, bahkan mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, produksi cabai dari dalam daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Kondisi semakin berat setelah kemarau panjang menyebabkan penurunan produksi. Kelangkaan pasokan tidak hanya terjadi di Manado, tetapi juga di sejumlah sentra produksi cabai lainnya.
"Sehingga saat kemarau panjang kemarin produksi menurun. Tidak hanya di Manado, namun di sentra produksi lainnya juga terjadi kelangkaan pasokan cabai. Itulah kenapa harga cabai menjadi tinggi," tekanannya.
Karena itu, BI Sulut tidak hanya mengandalkan intervensi pasar melalui pasar murah dan penguatan pasokan dari luar daerah, tetapi juga mendorong peningkatan produksi cabai secara mandiri di tingkat masyarakat.
Salah satu langkah itu diwujudkan melalui Gerakan Tanam Cabai yang melibatkan Tim Penggerak (TP) PKK Sulut, Manado dan Minut. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan terbatas sebagai area budidaya cabai.
Gerakan tersebut juga diperkuat dengan lomba pembuatan video edukatif mengenai budidaya cabai. Materi edukasi mencakup seluruh tahapan, mulai dari pembibitan, perawatan tanaman hingga panen.
Editor : Ayurahmi Rais