MANADOPOST.ID—Upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penguatan sistem pengaduan publik. Hal ini terlihat dari langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dalam mengintegrasikan berbagai kanal laporan masyarakat.
Konsolidasi tersebut berlangsung dalam kunjungan dinas BGN ke Diskominfo Sulut pada Selasa (21/4). Pertemuan ini menekankan pentingnya penyelarasan sistem pengaduan agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan program MBG di daerah, khususnya di Sulawesi Utara.
Sejumlah kanal pengaduan yang selama ini digunakan pemerintah daerah menjadi fokus pembahasan, di antaranya SP4N LAPOR, media sosial resmi pemerintah, website layanan publik, hingga platform “Lapor Pak Gubernur”. Semua kanal tersebut dinilai memiliki potensi besar, namun perlu diintegrasikan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pengaduan masyarakat merupakan bagian krusial dalam evaluasi program MBG. Menurutnya, sistem pelaporan yang terintegrasi akan membantu pemerintah merespons berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami melihat pengaduan masyarakat adalah bagian penting dari evaluasi program. Karena itu, integrasi sistem pelaporan menjadi kunci agar respons pemerintah lebih cepat dan terarah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan yang masuk perlu dikategorisasikan dengan jelas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program MBG. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi.
“Dengan adanya kategorisasi yang tepat, kita bisa memastikan setiap aduan tidak hanya diterima, tetapi juga ditindaklanjuti secara konkret,” tambahnya.
Selain itu, BGN juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap isu yang berkembang di media sosial. Dalam era digital saat ini, informasi dapat dengan mudah menjadi viral dan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, tim di daerah diharapkan segera melakukan verifikasi lapangan sebelum memberikan klarifikasi resmi.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Sementara itu, Diskominfo Sulawesi Utara melalui Kepala Dinas DR. Zainudin Saleh Hilimi menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam integrasi data pengaduan publik. Dengan sistem yang terhubung, setiap laporan masyarakat diharapkan dapat langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
Kolaborasi antara BGN dan Diskominfo Sulut ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengaduan publik yang lebih responsif, transparan, dan terukur. Selain meningkatkan kualitas layanan, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)
Editor : Angel Rumeen