TGR Legislator 2014-2019, Kejagung: 20 Orang Diperiksa

Clavel Lukas • Dipublikasikan Selasa, 23 Juni 2020 | 09:00 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
MANADOPOST.ID—Dugaan tipikor ketidakwajaran penetapan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan-anggota DPRD Manado periode 2014-2019, masuk radar Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI). Dikonfirmasi wartawan Manado Post Biro Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Hari Setiyono mengungkapkan, telah mengecek kronologi penanganan perkara tersebut ke penyidik di Manado. “Bahwa pada tanggal 19 November 2019, Kajari Manado mengeluarkan Sprintlid Pidsus terkait dugaan Tipikor Ketidakwajaran penetapan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado yang dianggarkan dan dibayarkan pada bulan September 2017 sampai dengan Desember 2018,” beber Kapuspenkum Kejagung, kepada wartawan ketika dihubungi via WhatsApp, Senin (22/6) kemarin. Lanjut Kapuspenkum, dalam laporan yang disampaikan kepadanya, diduga penetapan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut menyalahi PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD, khususnya pasal 17 ayat 3 dan pasal pasal 17 ayat 4. Di mana, ketentuan tersebut melarang dimasukkannya biaya fasilitas tambahan berupa biaya air, listrik, telepon, serta biaya seperti biaya operasional dan perawatan kendaraan. Masih dipaparkan Kapuspenkum Kejagung, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020, Tim Jaksa meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. “Lalu di tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap lebih kurang 20 orang DPRD yang aktif dan yang sudah non aktif, termasuk pimpinan, wakil ketua dan anggota DPRD, eks Kadis Perkim, eks Kadis Hub (perhubungan), eks Sekot Manado, eks Sekwan, Kabag Keuangan Dewan, Kaban Keuangan Pemkot,” bebernya. “Bahwa dari hasil pemeriksaan di tahap penyidikan, ada 6 orang anggota dan pimpinan dewan yang sudah mengembalikan kerugian negara. Baik tunai maupun mencicil dengan jumlah keseluruhan sampai saat ini Rp400 juta,” ungkapnya lagi. Masih dijelaskan kapuspenkum, selain fakta di atas, juga diperoleh fakta baru. “Ternyata pada saat pembahasan dan pengusulan besaran tunjangan perumahan dan transportasi ini ke Provinsi Sulut, sudah ada teguran bahwa besaran kedua tunjangan tersebut sudah kelebihan (terlalu tinggi). Akan tetapi diabaikan. Bahkan temuan dan rekomendasi dari BPK RI selama periode tahun anggaran 2017/2018 sama sekali dihiraukan. Akibatnya Negara cq. Pemkot Manado dirugikan sekitar Rp6 miliar lebih,” ulasnya. Lanjutnya, saat ini penyidik telah meminta perhitungan kerugian negara ke BPKP Perwakilan Sulut. “Dan telah dilakukan ekspose bersama,” pungkas kapuspenkum, sembari memastikan penyidik di Manado pasti kerja profesional dalam penuntasan kasus tersebut.(fgn/gnr) Editor : Clavel Lukas
TGR Legislator Kejagung