PhotoMANADOPOST.ID—Para mafia tanah sepertinya harus di-djokotjandrakan. Terbukti, 11 tahun Djoko Tjandra lenggang kangkung dan baru game over saat operasi penangkapan hanya diketahui empat orang, Presiden Jokowi, Kapolri Idham Azis, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kabareskim Polri Listio Sigit Prabowo. “Mafia-mafia harus didjokotjandrakan. Mereka juga licin. Bisa menyuap siapa saja,” kata sejumlah pemerhati yang enggan dikorankan. Menurut mereka, strategi jitu penangkapan ini pantas diadop. Sebab sepak terjang mafia tanah yang telah memakan banyak korban masyarakat, bertahun-tahun selalu lolos. Seperti diketahui, aktor skandal Bank Bali Djoko Tjandra, akhirnya tertangkap. Bertahun-tahun dia sering lolos. Bahkan keluar masuk Indonesia. Dia lihai menyuap petugas. Informasi dihimpun, ulah mafia tanah rada mirip Djoko Tjandra. Lihai bermain. Dan mafia tanah sering memakai nama orang lain, supaya lolos dari jerat hukum. “Padahal Pasal 55 KUHP sudah jelas. Turut serta merancang kejahatan,” beber sejumlah ahli hukum. Untuk diketahui, permasalahan tanah terus diseriusi jajaran Polda Sulut. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus, untuk menangangi permasalahan ini. Hal ini diungkapkan Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa, melalui Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kombes Pol Trisulastoto Utomo. Menurutnya pembentukan timsus sudah dilakukan beberapa waktu lalu. “Pembentukan satgas sudah sekira sebulan lalu. Tugasnya untuk kasus-kasus yang sudah ditangani sama kita (Polda). Kasus tunggakkan, juga kasus yang ada atensi dari masyarakat. Dua ini yang pokok," tegasnya. Lanjutnya, komitmen Polda adalah untuk penyelesaian permasalahan tanah yang ada. "Kalau ada masalah tanah, tidak usah pakai satgas itu juga bisa. Kan sebelum ada satgas itu juga sudah ada," ungkapnya menambahkan percepatan juga jadi bagian tugas timsus. "Kalau untuk percepatan, sudah pembentukan pesonil baru. Paling banyak. Kita pokoknya siap kalau memang ada masyarakat yang dulu-dulunya lapor dan belum ditanggapi, mungkin ini tugasnya. Namanya kasus tunggakan. Kalau kasus baru saya rasa pakai Subdit lama juga bisa," terangnya. Namun tambah Utomo, pihaknya terus akan melalukan berbagai upaya kedepannya. "Untuk percepatan penanganan, kita tidak bisa kasih waktu (berapa lama). Karena namanya tanah bukan cuma kita (Polda). Ada dari BPN, Jaksa dan lainnya," katanya menambahkan dengan adanya timsus, permasalahan tanah di Sulut akan diupayakan segera diselesaikan.(ctr-02/gnr) Editor : Clavel Lukas