PhotoMANADOPOST.ID—Pertama dalam sejarah, Kejaksaan Agung bakal menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) 2020 secara virtual menggunakan aplikasi Zoom, 14-16 Desember. Jaksa Agung ST Burhanuddin akan membacakan laporan. Kemudian acara dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sekaligus memberikan pengarahan secara virtual. Rapat kerja tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni dilakukan melalui virtual atau daring yang akan diikuti Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda (JAM), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, para pejabat eselon II, serta seluruh kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri. Sebanyak 4.386 jaksa akan berpartisipasi dalam kegiatan ini yang terdiri dari para Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi (termasuk Kajati Sulut Dita Prawitaningsih SH MH), dan satuan kerja lainnya. Para Kajari dan Kajati dan satuan kerja di bawah akan ikut Raker dari kantor masing-masing di seluruh Indonesia. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda (JAM), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, para pejabat eselon II akan mengikuti Raker dari Menara Kartika Adhyaksa. Raker Kejagung tahun ini mengusung tema 'Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional'. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu upaya untuk memulihkan pembangunan pascapandemi COVID-19. PEN dibuat agar nantinya negara siap menghadapi ancaman yang bisa membahayakan stabilitas keuangan. “Peran Kejaksaan RI dibutuhkan, hadir untuk mengawal program tersebut berjalan sesuai tujuannya,” terang Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam rilisnya, Minggu (13/12). Seperti diketahui, kondisi pemerintahan saat pandemi COVID-19 membuat kebijakan stabilitas politik, hukum dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapendemi, khususnya dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan menciptakan keamanan. Kebijakan ini di antaranya dilaksanakan dengan optimalisasi proses penegakan hukum secara konvensional dalam sistem peradilan akibat kebijakan pembatasan jarak fisik (physical distancing). Program PEN dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama wabah korona melanda. "Maka Kejaksaan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kejaksaan RI tahun 2020-2024,” tambah Leo. Kejaksaan RI juga berpedoman pada visi dan misi Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia; peningkatan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. “Jaksa Agung ST Burhanuddin akan membacakan laporan, kemudian acara dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo sekaligus memberikan pengarahan secara virtual,” ujar Leo.(gnr) Editor : Clavel Lukas