Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menyalakan lampu botol di gerbang adat sebagai tanda mengawali tradisi tumbilotohe, Selasa malam kemarin.MANADOPOST.ID—Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak pantai di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara (Minut), memasuki babak baru. Usai gugatan pra peradilan yang dilayangkan AMP alias Alex Panambunan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut, ditolak Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Manado. Kemarin, adik kandung mantan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan (VAP) itu, menjalani sidang perdana di PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado. Sidang Nomor:7Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnd tersebut beragendakan pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Minut yang beranggotakan masing-masing Dian Subdiana SH, Julia Rambi SH dan Natalia Runkat SH. Sementara Ketua Majelis Hakim Muhammad Alfi Sahrin Usup SH MH bersama Hakim Anggota Syors Mambrasar SH MH dan Edy SH MH. Dalam dugaan korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut Tahun Anggaran (TA) 2016 tersebut, AMP didakwakan dengan Pasal Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi. Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 15 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus itu diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam rupiah). Kepala Seksi Intelejen Kejari Minut Ekaputra Polimpung mengatakan, sidang ditunda Rabu (21/4), pekan depan, dengan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dibeberkannya, dalam pasal yang disangkakan, terdakwa terancam hukuman minimal empat tahun penjara. Sayang ketika ditanya terkait materi dakwaan dan peran terdakwa dalam kasus tersebut, Eka enggan membeber. “Kalau soal peran, itu sudah masuk materi perkara kami tidak bisa membeber. Yang pasti kami menduga terdakwa terlibat,” pungkasnya. Sebelumnya, AMP telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-01/P.1/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021. Diketahui, pada 2018 silam PN Tipikor telah memvonis empat terdakwa yaitu RMT alias Rosa sebagai Kepala BPBD Minut, SHS alias Steven sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RM alias Robby sebagai pelaksana proyek dan JT alias Junjungan oknum direktur di BNPB. Selain itu, oknum mantan Bupati Minut VAP juga telah ditetapkan sebagai tersangka Maret lalu, dalam kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, Minut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, dia belum ditahan karena sedang sakit, dan sementara dirawat di rumah sakit di Jakarta saat itu. Status tersangka VAP dibeber Kejati Sulut, dalam press rilis yang dipimpin Kajati Sulut Dita Prawitaningsih SH MH, Rabu (17/3) lalu. VAP telah mengembalikan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak di Likupang, Minut. Uang sebesar Rp4,2 miliar tersebut telah diserahkan ke Kejati Sulut dan dalam status pengawasan penyidik. Uang tersebut diperlihatkan ke awak media oleh Kajati Sulut Dita Prawitaningsih didampingi pimpinan lainnya, Rabu (17/3) siang. “Pengembalian kerugian negara atas inisiatif tersangka (VAP, red),” sebut Kajati Dita. (jen) Editor : Clavel Lukas