MANADOPOST.ID—Sulawesi Utara (Sulut) ketambahan 24 notaris baru. Pelantikan dilakukan Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (YankumHAM) KemenkumHAM Sulut Ronald Lumbuun, Jumat (19/11).
Pelantikan tersebut merupakan yang pertama di masa pandemi Covid-19. Di tahun lalu, tak satu pun notaris dilantik. Olehnya, Lumbuun meminta semua yang dilantik menjaga marwah profesi.
“Notaris di Sulut seharusnya melakukan atau mengurangi berbagai potensi pelanggaran hukum. Bukan sebaliknya justru menambah permasalahan hukum,” ungkapnya.
Bagaimana caranya? Yakni dengan membuat akta sesuai dengan pakem yang ada. Agar tidak salah, para notaris baru yang dilantiknya diminta berkonsultasi dengan senior mereka maupun pengurus wilayah.
“Tidak semua pejabat diberikan kewenangan menggunakan logo Garuda dalam penerbitan surat. Nah, itu sebuah kebanggaan yang wajib dijaga,” tutur dia.
Sebelumnya, notaris di Sulut hanya ada 141 orang yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Dengan bertambah 24, kini berjumlah 165 orang. Diakuinya, notaris di Sulut memang masih sedikit. Tetapi pihaknya tetap harus selektif.
Dijelaskannya, ada tiga kriteria dalam menentukan formasi notaris. Yang pertama jumlah akta, kemudian kegiatan perekonomian masyarakat, serta jumlah penduduk di daerah tempat bertugas.
Makanya dimintakan para notaris bekerja profesional. Jangan jumawa. “Kita cegah jangan sampai orangnya tidak ada dan tidak berhadap-hadapan dengan notaris saat akta dibuat. Para notaris kami minta bekerja sesuai prosedur, bertanya sebelum akta itu dibuat sesuai kelengkapan dokumen persyaratan,” imbau putra mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun tersebut.
Dia menyebut, profesi notaris memang dilindungi Undang-Undang. Mereka yang bermasalah tidak bisa langsung diproses di pengadilan. Tetapi wajib melalui majelis kehormatan notaris. Namun, bukan berarti bisa bekerja seenaknya.
KemenkumHAM, kata dia ikut menjalankan pengawasan terhadap kinerja para notaris. Ada sistem layanan informasi pelaporan notaris yang wajib setiap bulanan diisi. “Kita punya aplikasi yang membantu tugas pengawasan majelis pengawas daerah. Baru lima Kanwil yang punya. Salah satunya di Sulut,” ungkapnya.
Notaris yang terbukti melakukan penganggaran, bakal di hukum. Hukuman mulai dati teguran tertulis hingga pemecatan. Diketahui, Lumbuun melantik para notaris mewakili Kakanwil KemenkumHAM Sulut yang berhalangan.
“Itu dimungkinkan dalam PermenkumHAM 19/2019, turunan dari UU Jabatan Notaris Tahun 2014 Ayat (2) dalam hal Kakanwil berhalangan, pelantikan dilakukan di hadapan Kadiv Yankumham,” tutupnya. (jen)
Editor : Jendry Dahar