MANADOPOST.ID - Aktivis perempuan Sulawesi Utara (Sulut), Nancy Angela Hendriks, menegaskan bahwa sikap penolakan terhadap rencana kedatangan pendakwah Abdul Somad di Tanah Bumi Nyiur Melambai, tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk intoleransi.
Menurutnya, langkah tersebut justru merupakan upaya preventif demi menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat yang majemuk.
Pernyataan ini disampaikan Nancy menyusul mencuatnya perbincangan publik, baik di media sosial maupun di ruang-ruang diskusi masyarakat, terkait isu kehadiran Abdul Somad di Sulut yang menuai pro dan kontra.
Nancy menekankan bahwa Sulawesi Utara selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat toleransi antarumat beragama yang tinggi.
Kehidupan masyarakat yang harmonis, menurutnya, merupakan hasil dari komitmen bersama untuk saling menghormati perbedaan.
“Sulut adalah rumah bagi keberagaman. Kita sudah lama hidup berdampingan dengan damai. Karena itu, menjaga kondisi ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Nancy.
Ia menilai, setiap potensi yang berpeluang memicu gesekan sosial harus disikapi secara bijak dan hati-hati.
Dalam konteks ini, penolakan yang muncul dari sebagian kelompok masyarakat dinilai sebagai bentuk kewaspadaan, bukan penolakan terhadap individu atau latar belakang tertentu.
“Sulut berdiri bukan hanya di atas tanah, tetapi di atas komitmen panjang terhadap toleransi. Dan toleransi tidak berarti membuka ruang bagi potensi konflik. Rencana kehadiran Abdul Somad di Sulut harus dilihat secara jernih, apakah membawa keteduhan, atau justru membuka luka lam dan memicu kegelisahan masyarakat?," bebernya.
Penolakan ini menurut Nancy, bukan karena sentimen agama atau kebencian.
"Ini lebih kepada langkah antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum,” jelasnya.
Menurutnya, ketika rekam jejak pernyataan, diduga penghinaan keagamaan yang telah berulang kali memicu kontroversi, maka kehadirannya bukan lagi sekadar agenda ceramah, melainkan berpotensi menjadi pemicu gesekan sosial.
“Sulut bukan laboratorium konflik. Sulut bukan panggung provokasi," kuncinya. Kami tidak akan menunggu sampai situasi memanas, kami tidak akan menunggu sampai masyarakat terbelah. Karena itu, saya mendesak pemerintah daerah dan aparat negara untuk bersikap tegas. Jangan beri ruang bagi potensi gangguan stabilitas. Jangan ambil risiko terhadap kerukunan yang telah dijaga ratusan tahun oleh leluhur,” tegasnya.
Perempuan yang selalu vokal membela masyarakat mengesakan menolak bukan berarti Intoleran. Menolak adalah bentuk tanggung jawab untuk mencegah konflik.
“Lebih baik satu keputusan tegas hari ini, dari pada penyesalan panjang akibat kekacauan esok hari. Sulawesi Utara punya batas. Batas itu adalah Menjaga Damai Tanpa Kompromi,” bebernya.
Lebih lanjut, Nancy mengingatkan pentingnya memahami sensitivitas lokal di setiap daerah. Ia menyebut bahwa pendekatan terhadap masyarakat yang heterogen membutuhkan kehati-hatian, termasuk dalam menghadirkan tokoh-tokoh publik yang berpotensi menimbulkan perdebatan.
Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban daerah harus menjadi prioritas utama, terlebih di tengah situasi sosial yang dinamis dan cepat dipengaruhi oleh arus informasi digital.
“Di era media sosial seperti sekarang, isu kecil bisa dengan cepat membesar. Karena itu, langkah pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah konflik terjadi,” tambahnya.
Nancy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun pemerintah, untuk terus memperkuat komunikasi dan dialog sebagai cara utama menyelesaikan perbedaan pandangan.
Dia menilai bahwa ruang dialog yang terbuka akan mampu meredam potensi kesalahpahaman.
Selain itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, kedewasaan dalam menyikapi perbedaan menjadi kunci utama dalam menjaga kedamaian.
“Kita harus bijak menyaring informasi. Jangan sampai kita ikut memperkeruh suasana hanya karena terpancing isu yang belum tentu jelas kebenarannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Nancy juga berharap semua pihak, termasuk pihak yang berencana menghadirkan kegiatan keagamaan, dapat mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat. Ia menekankan bahwa setiap agenda yang melibatkan publik perlu mengedepankan prinsip keharmonisan dan ketertiban.
Menutup pernyataannya, Nancy Angela Hendriks kembali menegaskan bahwa tujuan utama dari sikap yang diambil adalah menjaga persatuan dan kedamaian di Sulawesi Utara.
“Yang kita jaga adalah kerukunan. Perbedaan itu hal yang wajar, tapi jangan sampai merusak kebersamaan yang sudah terbangun selama ini,” pungkasnya. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight