MANADOPOST.ID – Dukungan terhadap langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) dalam memberantas penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus menguat.
Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Golkar, Dr (HC) Christiany Eugenia Paruntu (CEP), menyatakan dukungan penuh terhadap Kapolda Sulut Brigjen Pol Yudo Hermanto untuk menindak praktik penyelewengan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat dan berpotensi mengganggu distribusi energi di Bumi Nyiur Melambai.
CEP menegaskan, upaya penegakan hukum terhadap oknum yang diduga menimbun, menampung, memperdagangkan kembali, maupun menyalahgunakan BBM bersubsidi harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan negara untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat yang berhak.
"Setiap praktik yang mengalihkan alokasi subsidi demi keuntungan pribadi atau kelompok merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata," bebernya.
Dukungan CEP terhadap langkah Polda Sulut juga sejalan dengan pentingnya memastikan distribusi energi berjalan sesuai peruntukan.
Terlebih, persoalan penyalahgunaan solar bersubsidi kerap bersinggungan dengan kepentingan transportasi, aktivitas nelayan, pelaku usaha kecil, serta masyarakat yang menggantungkan kegiatan ekonominya pada ketersediaan BBM.
“Penegakan hukum menjadi instrumen untuk melindungi hak masyarakat. BBM bersubsidi disediakan negara untuk membantu mereka yang berhak, bukan untuk ditampung, diselewengkan, kemudian diperjualbelikan demi keuntungan segelintir orang,” katanya.
Sebagai legislator yang duduk di Komisi VI DPR RI, CEP memiliki perhatian terhadap tata kelola BUMN, termasuk sektor energi melalui pengawasan terhadap perusahaan negara yang menjadi mitra kerja komisi.
Dalam konteks tersebut, pengawasan distribusi BBM, kualitas pelayanan, dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dari upaya memastikan kebijakan energi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
CEP menilai, penindakan terhadap dugaan penampungan solar bersubsidi maupun penyalahgunaan jenis BBM subsidi lainnya perlu dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah aparat kepolisian akan mampu mengurai mata rantai penyimpangan, mulai dari sumber pasokan, pola pembelian, tempat penampungan, hingga dugaan distribusi kembali kepada pihak yang tidak berhak.
Dukungan CEP terhadap Kapolda Sulut menjadi relevan dengan perlunya sinergi antara penegakan hukum di daerah dan pengawasan kebijakan di tingkat pusat.
Melalui fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI, persoalan distribusi BBM dapat ditelaah dari sisi kinerja BUMN terkait, transparansi pelayanan, kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran, dan dampaknya terhadap konsumen. Sementara itu, penanganan tindak pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
"Jadi dukungan saya ini terhadap upaya pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi pada akhirnya harus bermuara pada satu kepentingan yak i memastikan kebijakan subsidi negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak," katanya.
Dukungan CEP terhadap Kapolda Sulut Brigjen Pol Yudo Hermanto menjadi pesan bahwa penyalahgunaan subsidi energi perlu ditangani secara serius melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepolisian menjalankan penegakan hukum, instansi sektor energi memperkuat pengawasan distribusi, sedangkan DPR menjalankan fungsi pengawasan kebijakan sesuai kewenangannya. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight