Menurut laporan AFP,, Vietnam akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22.
Dari pemangkasan itu, sekitar 100.000 orang akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Pihak berwenang mengatakan penghematan pemotongan belanja bisa mencapai total 113 triliun Dong selama lima tahun ke depan.
Vietnam juga bermaksud memangkas satu dari lima pekerjaan sektor publik beserta anggarannya. Usulan ini akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang.
Pekerjaan sektor publik adalah pekerjaan yang dilakukan di lembaga pemerintah, sekolah, dan lembaga kesehatan.
Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam sempat mengatakan lembaga negara tak boleh menjadi tempat berlindung yang aman bagi pejabat lemah.
"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, kadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam pada Desember 2024.
Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di tahun itu. Namun, sejak Donald Trump melenggang ke Gedung Putih, negara Asia Tenggara ini harap-harap cemas.
Dalam kebijakannya, Trump menerapkan tarif impor yang tinggi bagi barang dari luar negeri yang akan masuk ke Amerika Serikat. Tak cuma itu, birokrasi yang membengkak juga dianggap sebagai hambatan pertumbuhan ekonomi.
Dikutip dari AFP, Rabu (19/3), Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra dalam keterangannya mengatakan penggabungan dan pengurangan provinsi juga akan dilakukan sebelum Agustus tahun ini.
“Rencana ini akan mengurangi jumlah pemerintah level provinsi sekitar 50 persen dan mengurangi unit pemerintah di level akar rumput sekitar 60 sampai 70 persen," katanya.
Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan otoritas di level distrik akan dihilangkan. Hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik per tahun 2022. Tahun ini, pemerintah mengumumkan 100 ribu orang akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini sebagai bagian reformasi birokrasi.
Dia mengatakan, sejauh ini lebih dari 22 ribu pekerjaan telah dipangkas. “Ini adalah revolusi nyata dari seluruh sistem politik," ujarnya. Masih belum jelas apakah pemutusan kerja menjadi bagian dari penggabungan provinsi atau provinsi mana yang akan terdampak.
Meski demikian, muncul kekhawatiran reformasi birokrasi dapat menyebabkan kekacauan jangka pendek dengan munculnya laporan prosedur administratif yang lambat.(gnr)
Editor : Grand Regar