MANADOPOST.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Indonesia akan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengambil peran aktif dalam berbagai isu HAM global, termasuk situasi yang berkembang di Venezuela.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menghadiri acara serah terima aset rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (6/1). Menurutnya, pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia di kancah internasional.
“Ini adalah sejarah. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita memimpin sebuah lembaga multilateral dunia,” ujar Pigai.
Pigai menegaskan bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak terlepas dari peran aktif Kementerian HAM serta kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Ia menyebut posisi tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap komitmen Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM.
Dalam pidatonya, Pigai juga menyinggung dinamika politik dan HAM di Venezuela, khususnya pasca penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis untuk ikut terlibat dalam upaya penanganan isu tersebut melalui jalur internasional.
“Indonesia punya modal diplomatik yang kuat. Bahkan ada putra bangsa yang saat ini menduduki jabatan penting di jajaran tinggi Sekretariat Dewan HAM PBB,” kata Pigai.
Ia menilai keberadaan perwakilan Indonesia di struktur Dewan HAM PBB membuka peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih jauh dalam penyelesaian persoalan HAM di berbagai negara, termasuk Venezuela, secara objektif dan berimbang.
Sebelumnya, Natalius Pigai telah menyampaikan tekadnya untuk membawa Indonesia merebut kursi Presiden Dewan HAM PBB sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi HAM global. Pemerintah berharap kepemimpinan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong dialog, perdamaian, dan penghormatan terhadap HAM di tingkat internasional. (*)
Editor : Jasinta Bolang