MANADOPOST.ID - Positive Technologies memperkuat ekspansi pendidikan keamanan siber di Indonesia melalui kerja sama dengan sejumlah universitas besar nasional. Perusahaan keamanan siber asal Rusia itu menegaskan bahwa kolaborasi dengan kampus tidak sekadar berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tetapi diarahkan untuk menciptakan talenta keamanan siber yang siap kerja di tengah meningkatnya ancaman serangan digital di Asia Tenggara.
Direktur Regional Asia Tenggara Positive Technologies, Elena Grishaeva, mengatakan banyak kerja sama industri dan universitas selama ini dinilai terlalu cepat karena hanya berakhir pada tahap seremoni penandatanganan dokumen. Menurut dia, pendekatan tersebut berbeda dengan strategi yang diterapkan Positive Technologies di Indonesia.
“Dalam kasus kami, MoU bukan akhir proses, melainkan awal dari kemitraan jangka panjang yang direncanakan secara matang,” kata Elena dalam wawancara bersama Manado Post terkait pengembangan pendidikan keamanan siber di Indonesia.
Positive Technologies sebelumnya menandatangani kerja sama dengan enam universitas Indonesia, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Manufaktur Bandung, Institut Teknologi dan Sains Mandala, Universitas Darul Ma'arif, serta Universitas Padjadjaran. Kerja sama tersebut mencakup pelatihan dosen, pembangunan laboratorium keamanan siber, program magang, cyber range, hingga penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri.
Menurut Elena, seluruh proses kolaborasi dilakukan melalui tahapan verifikasi dan koordinasi yang ketat agar dapat berjalan berkelanjutan dan sesuai standar pendidikan nasional. Ia menilai pengembangan talenta keamanan siber tidak dapat dilakukan secara instan hanya melalui penandatanganan MoU.
“Tujuannya adalah menciptakan talenta keamanan siber yang siap kerja dan memiliki keterampilan praktis nyata. Hal ini membutuhkan kerja sistematis dan komitmen jangka panjang dari industri maupun akademisi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini berada di titik krusial akibat percepatan transformasi digital yang diiringi peningkatan ancaman siber. Digitalisasi yang masif, kata dia, telah menciptakan lingkungan yang “kaya target” bagi pelaku kejahatan siber, mulai dari phishing berbasis kecerdasan buatan (AI), ransomware otomatis, hingga ancaman spionase siber geopolitik di kawasan Asia Tenggara.
Positive Technologies mendorong pendekatan “result-oriented cybersecurity” atau keamanan siber berorientasi hasil. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pencegahan “non-tolerable events”, yakni kejadian yang dapat melumpuhkan operasional organisasi, seperti lumpuhnya jaringan listrik nasional atau kebocoran massal data warga.
Elena mengatakan ancaman siber berbasis AI kini bergerak dengan kecepatan mesin sehingga sistem pertahanan juga harus mengandalkan otomatisasi dan AI. “Indonesia perlu mengadopsi sistem keamanan otonom berbasis AI yang mampu mendeteksi, mengisolasi, dan menetralisasi ancaman lebih cepat daripada analis manusia,” ujarnya.
Menurut dia, pengalaman Positive Technologies menghadapi serangan siber berskala besar terhadap institusi pemerintah dan perusahaan global menjadi pembeda utama perusahaan dibanding kompetitor lain di Asia Tenggara. Selama lima tahun terakhir, perusahaan tersebut terlibat dalam penanganan ancaman tingkat negara (nation-state threats), sehingga memiliki pengalaman praktis dalam mendeteksi serangan sejak tahap awal dan meminimalkan dampak serangan yang sedang berlangsung.
Pengalaman itu kini diterjemahkan ke dalam program pendidikan dan transfer pengetahuan di Indonesia. Positive Technologies juga memandang Indonesia sebagai pusat utama operasionalnya di Asia Tenggara karena besarnya potensi ekonomi digital nasional.
Elena memperingatkan, kegagalan Indonesia mengembangkan talenta keamanan siber lokal dalam satu dekade ke depan dapat berdampak serius terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Kebocoran data yang terus terjadi berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan dapat menghambat visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, ketergantungan terhadap tenaga ahli dan teknologi asing dinilai dapat mengancam kedaulatan digital nasional. “Dalam situasi krisis geopolitik, kurangnya otonomi siber dapat membuat infrastruktur kritis seperti energi, keuangan, dan layanan pemerintahan rentan terhadap tekanan eksternal,” ujarnya seraya menutup sesi wawancara bersama Manado Post.(ame)
Editor : Amelia Beatrix