Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Manado, Frangko Wangko saat pembahasan bersama TAPD.
Disampaikannya, program penyandang disabilitas dari Kementerian Sosial mengalami hambatan akibat kesalahan dalam pendataan.
Dengan demikian, realisasi program di lapangan hanya mencapai sekitar 7 persen.
Menurut politisi muda dari PDI Perjuangan ini, pendataan untuk disabilitas di Kota Manado masih banyak yang belum akurat.
"Saya mengetahui ada beberapa data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini perlu disikapi dengan serius oleh Dinas Sosial agar program rehabilitasi sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu membantu teman-teman kita yang menyandang disabilitas,” kata Wangko.
Lebih jauh dikatakannya, permasalahan sosial seperti penyandang disabilitas yang masih meminta-minta di jalanan hingga kini belum terselesaikan dengan baik.
Hal itu, lanjutnya, bukan hanya menjadi masalah sosial saja. Akan tetapi juga berpengaruh terhadap citra Kota Manado sebagai kota pariwisata.
“Sering terjadi ketika ada tamu dari luar negeri yang mempertanyakan kenapa masih banyak penyandang disabilitas yang mengemis. Ini menjadi tamparan bagi kita semua,” sindirnya.
Menurutnya, hal seperti ini harus segera disikapi secara serius. Oleh karena itu dinas terkait diminta tidak menutup mata terhadap kenyataan sosial yang terjadi.
"Ini harus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Sosial agar program-program yang ada benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.
Dirinya pun mendorong agar Dinas Sosial Kota Manado memperbaiki sistem pendataan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, serta memastikan setiap program sosial berjalan efektif demi terwujudnya Manado yang inklusif dan berkeadilan sosial. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas