MANADOPOST.ID- Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Manado menjadi sorotan.
Terlebih soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, sudah banyak warga yang mengeluhkan namanya tidak masuk sebagai penerima berdasarkan data yang ada di kelurahan.
Padahal, dari data Kementerian, namanya tercantum sebagai penerima. Hal ini pun menjadi perhatian lembaga DPRD Manado.
Sekretaris Komisi 4 DPRD Manado, Jessica Wowor langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan menanyakan persoalan itu pada Kepala Dinas Sosial.
"Benar memang ada warga ternyata tidak terdaftar. Tapi dicek di pusat, ternyata penerima PKH. Ini yang dikeluhkan," kata Jessica kepada Manado Post, Rabu (26/11).
Dari penjelasan Kepala Dinas Sosial, kata Jessica, saat ini sementara dilakukan sinkronisasi data. Oleh karena itu banyak data yang hilang-hilang dan eror.
"Jadi tim survei dari Kementerian harus turun dulu, dicek kondisi warga penerima seperti apa.
Apakah yang bersangkutan penerima lama kemudian tiba-tiba sudah tidak ada, ataukah justru tidak sebagai terima tapi tiba-tiba sudah ada nama," ujarnya.
Politisi muda Partai Gerindra ini juga sudah mendapat informasi bahwa pemerintah kelurahan sudah jelaskan terkait persoalan data penerima bansos itu kepada warga.
"Memang sistemnya sementara pembaharuan. Tapi dari informasi yang kami dapat, akan dilakukan semacam pendataan ulang. Namun tahun depan. Dan itu pendataan dari pusat.
Nah, saya akan cek lagi. Karena memang banyak keluhan juga di dapil saya," tandasnya.
Ditambahkannya, sewaktu kunjungan kerja di Kementerian Sosial, pihaknya juga menanyakan persoalan data penerima bansos itu.
"Kami sampaikan bahwa ada banyak eror soal data. Ada warga yang berhak masuk, tapi namanya tak terdata. Begitu juga sebaliknya.
Nah, ini sebenarnya perlu ada cara bagaimana menyiasati supaya beres. Ini kita dorong agar bisa tuntas dan data penerima bansos itu benar-benar tepat sasaran," pungkasnya. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas