MANADOPOST.ID- Amburadulnya pendataan penerima bantuas sosial (bansos) menjadi aspirasi yang muncul di reses hampir semua Anggota DPRD Kota Manado.
Seperti halnya pada reses Anggota DPRD Manado Nur Amalia, warga di Wonasa Kapleng Singkil 2 menitipkan aspirasi soal Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Warga pertanyakan nama di data dan di Kantor Pos tidak sinkron.
"Masyarakat bertanya kenapa orang lebih banyak harta, tapi dapa bantuan. Kemudian jenapa BLT harus kerja bakti dulu baru dapa bantuan," kata Nur.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun sudah menampung puluhan aspirasi dan dicatat.
"Semua yang dibahas, termasuk soal polemik bansos itu saya susun menjadi laporan resmi kami atas tugas negara untuk bertemu, menyapa dan mendengar aspirasi masyarakat," tandasnya.
Sama halnya juga di reses Anggota DPRD Manado, Andrew Palit di Kelurahan Paniki II, Kecamatan Mapanget.
Disampaikan Andrew, BLT dari Kemensos untuk Kota Manado tidak tersalurkan dengan benar.
"Banyak warga yang layak justru tidak dapat bantuan. Jadi penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. Karena itu, masyarakat yang benar-benar butuh, tidak menerima bantuan. Malahan yang ekonominya cukup, dapat bantuan," tandasnya.
Hal ini, kata politisi PDI Perjuangan itu, perlu jadi perhatian Dinas Sosial.
"Saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan peninjauan kembali terhadap data penerima agar supaya pembagian BLT menjadi tepat sasaran," ungkapnya. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas