MANADOPOST.ID- Pemerintah tidak tahu menahu adanya pungutan atau iuran yang terjadi di Kawasan UMKM Kampung Cina, Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
Lurah Calaca Stanley Roring menegaskan, pihak Pemerintah Kelurahan Calaca dan Kecamatan tidak mengetahui adanya pungutan atau iuran tambahan.
"Termasuk kabar mengenai kenaikan adanya tarif pungutan tersebut, itu kami tidak tahu," kata Roring kepada Manado Post, Rabu (14/1).
Dijelaskannya, kegiatan UMKM di lokasi tersebut memang memiliki payung hukum berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal).
Namun, soal pengelolaan dilakukan mandiri oleh kelompok UMKM di lokasi tersebut. Menurut Roring, operasional dan koordinasi di lapangan dipercayakan sepenuhnya kepada komunitas atau pengelola UMKM yang bersangkutan.
"Jadi, pemerintah tidak pernah meminta iuran apa pun, termasuk iuran kebersihan. Karena petugas kebersihan dari kecamatan pun tidak melakukan penagihan retribusi di sana," jelasnya.
Dirinya menduga ada kemungkinan iuran tersebut merupakan kesepakatan internal antar sesama pelaku UMKM yang akhirnya memicu ketidaksetujuan diantara sesama pedagang.
Pihaknya, kata dia, akan melakukan mediasi, bertemu langsung dan berkoordinasi dengan ketua komunitas yang mengelola area tersebut untuk mencari tahu, telusuri kejelasan soal iuran yang dikeluhkan.
"Selain masalah iuran, kami pemerintah menampung setiap aspirasi warga terkait pengaturan tempat usaha agar tidak mengganggu akses aktivitas warga sekitar," tutupnya. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas