MANADOPOST.ID- Politisi muda Partai Gerindra Manado, Jessica Wowor menanggapi keras terkait pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Manado, Fadly Kasim soal demo mogok kerja ASN karena isu hilangnya TPP.
Jessica mengaku memahami bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama ini menjadi salah satu komponen yang membantu meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Namun, menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Manado itu, perlu dipahami bahwa TPP merupakan kebijakan daerah yang diberikan sesuai kemampuan fiskal dan pengelolaan anggaran.
Sehingga penataannya harus tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terkait pengelolaan belanja daerah.
"Karena itu, sangat disayangkan apabila dalam menyikapi persoalan ini justru muncul pernyataan yang mengarah pada ajakan mogok kerja," kata Jessica kepada Manado Post, Senin (16/3).
Disampaikannya, ASN adalah aparatur negara yang memegang tanggung jawab pelayanan publik dan dituntut menjunjung tinggi profesionalitas, integritas, serta loyalitas terhadap tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Aspirasi tentu merupakan hal yang wajar dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Namun penyampaiannya harus tetap dilakukan secara bijak, proporsional dan tidak mengarah pada tindakan yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Kita semua ingin kesejahteraan ASN terjaga. Tetapi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menjadi taruhan," tandasnya.
Lebih jauh dikatakannya, yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah, DPRD dan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik.
Sehingga pengelolaan keuangan daerah tetap sehat, kepatuhan terhadap regulasi tetap terjaga, dan kesejahteraan ASN juga tetap menjadi perhatian bersama. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas