MANADOPOST.ID- Ketua lingkungan diingatkan agar dalam pendataan di lapangan harus dilakukan dengan benar dan bukan atas dasar like and dislike, serta menafsirkan berdasarkan keinginan sendiri.
Hal itu diwanti-wanti Wali kota dalam rapat koordinasi pemutakhiran dan validasi data di Aula Serbaguna, Senin (16/3).
Wali Kota menyampaikan bahwa dalam proses pendataan, semua petugas harus sama persepsi. Demikian halnya dengan pendamping di lapangan juga harus sama persepsi dengan ketua lingkungan.
"Misalnya di dalam menentukan warga-warga yang berhak menerima pelayanan termasuk bantuan sosial dari pemerintah, itu harus sama persepsi," ujar Wali Kota.
Wali Kota mengakui bahwa soal penentuan Desil mulai dari 1 hingga 10 sangat rumit. Akan tetapi semua dimaksudkan agar dapat menyelesaikan masalah dengan tepat.
"Semua ini untuk kepentingan 460 ribuan penduduk Kota Manado. Jadi yang berhak harus dapat terlayani. Jangan sampai tidak berhak, justru dapat bantuan," singgungnya.
Wali Kota juga menyampaikan data-data konkrit di lapangan. Seperti beberapa persen masyarakat yang masuk Desil 1 tapi orang kaya dan berkemampuan.
"Jadi yang harus diindentifikasi adalah miskin ekstrim dan bisa dipastikan masuk pada Desil Satu," tegasnya.
Para Camat pun diminta untuk melakukan rapat atau musyawarah lingkungan yang menghadirkan seluruh Lurah dan Ketua lingkungan dengan mengudang pemateri pihak BPS untuk mensosialisasikan hasil rakor tersebut dan bagaimana mengindentifikasi warga untuk masuk pada kotegori Desil yang tersedia.
Perubahan Desil diharapkan benar-benar memperhatikan aspek kemanusiaan. Sehingga yang berhak, itu harus mendapat haknya. Sementara yang tidak berhak, tentunya tidak mengambil jatah orang yang berhak.
"Jangan sampai berdampak kurang baik terhadap orang yang seharusnya mendapat bantuan, tapi terabaikan hanya karena salah mengakses sistem yang tersedia," tandasnya.
Sama halnya dikatakan Wakil Wali Kota Manado, dr Richard Sualang. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Kami tentunya berharap proses pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih akurat. Sehingga bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kuncinya. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas