Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Manado, Ferdinand Djeki Dumais mengatakan, pernyataan ajakan mogok kerja merupakan kekeliruan berpikir Kadisnaker Kota Manado perihal TPP dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
"Terlebih lagi Kadisnaker berpotensi mematikan jiwa RPJMN dan RPJMD Provinsi dan Kota/Kabupaten dalam bingkai dan rangkai sinkronisasi/penyelarasan. Lebih tegasnya Kadisnaker Kota Manado sedang membatalkan RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado atas nama melawan sinkronisasi/penyelarasan pusat-daerah," kata Dumais kepada Manado Post.
Dirinya berharap Kadisnaker juga tidak sedang menggantung batu di lehernya atau sedang mencobai entitas Presiden Prabowo. Dan ini menjadi pelajaran agar mawas diri dalam konteks UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
"Perbuatannya juga tidak hanya melawan atasan, tapi juga berpotensi melanggar keamanan negara atau provokasi.
Padahal dari pada Kadisnaker terjebak dan tersesat di statementnya, seharusnya beliau bisa memikirkan menggenjot PAD di Dinasnya tersebut. Karena kan makin tinggi PAD dari Dinasnya, maka makin mungkin TPP beliau naik. Itu dalilnya," jelasnya.
Dirinya berharap tidak terjadi lagi kasus serupa. "Karena nanti akan merugikan banyak pihak kalau teman-teman lainnya terpancing," ungkapnya.
Dumais juga mengaku menghargai sikap Kadisnaker dan menerima permintaan maaf sesuai address yang disampaikan.
"Sayangnya permintaan maaf Kadisnaker tidak langsung (menyebutkan) ke Presiden sebagai address utama sebelumnya dan menjadi pelajaran bersama semua agar selalu legowo dan bersatu membangun berdasarkan RPJMD kota yang sudah ditetapkan," terangnya. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas