MANADOPOST.ID-Di tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado memiliki SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 164 miliar.
Dari data yang didapat, pada APBD 2025 Manado yakni Rp 1,8 triliun. Realisasi pendapatannya Rp 1,7 triliun. Sementara, untuk belanja Rp 1,59 triliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Manado Constantien Daoly mengatakan, ada penyebab terjadi SiLPA dan beberapa faktor utama sehingga penyerapan anggaran terbilang lambat berdasarkan kondisi di lapangan.
Yakni, masalah perencanaan anggaran. Kurangnya perhatian pada tahap perencanaan yang menyebabkan ketidaksiapan realisasi saat anggaran sudah tersedia.
"Contohnya, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sering kali dijadwalkan pada tahun anggaran yang sama. Sehingga jika perencanaan molor, pembangunan fisik pun ikut terhambat. Kosekuensinya nanti di akhir tahun bisa jadi SiLPA," kata Daoly, Selasa (21/4).
Kemudian anggaran tidak realistis. Diakuinya, adanya kecenderungan menyusun anggaran untuk kegiatan rutin dengan cara copy-paste dari tahun sebelumnya tanpa penyesuaian yang memadai.
Selanjutnya, perubahan kebijakan di tengah jalan. Adanya kebijakan efisiensi atau instruksi presiden (Inpres) yang menyebabkan pergeseran anggaran berkali-kali, sehingga menghambat proses pencairan dana. Karena proses pergeseran ada tahapan-tahapan.
"Solusinya, kita akan usahakan dokumen teknis itu sudah disiapkan sebelum tahun anggaran berjalan. Kalau misalnya sekarang ada pembangunan fisik, perencanaannya sudah dari tahun yang lalu," tandasnya.
Faktor selanjutnya yaitu, sinkronisasi program dan anggaran. Ini, kata dia, memastikan setiap kegiatan dalam APBD benar-benar siap dieksekusi sesuai kebutuhan dan didukung oleh data yang akurat untuk meminimalisir revisi.
Masalah lain yakni terkait proses pengadaan barang dan jasa. Keterlambatan sering terjadi karena dokumen lelang belum siap, jadwal yang mundur sejak awal tahun, serta proses administrasi dan verifikasi yang panjang.
"Selain itu, adanya lelang gagal yang mengharuskan proses diulang kembali atau harga yang tidak sesuai dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), juga menjadi kendala," ungkapnya.
Faktor selanjutnya, yaitu kapasitas SDM yang kurang. Dan hal ini memang umum. "Makanya perlu juga ada pelatihan-pelatihan, bimtek kepada SDM," tandasnya.
Ketakutan mengambil keputusan juga menjadi faktor. Karena harus sesuai aturan. "Sekarang soal hibah kami sangat berhati-hati sekali. Dan ini kami beri perhatian ekstra. Sehingga waktu pencairannya lebih lambat dari yang biasanya," ucapnya.
Kemudian, regulasi dan birokrasi, aturan berubah. Karena, lanjutnya, terkadang pihaknya sudah merencanakan, tapi juknisnya muncul di bulan Februari-Maret.
"Otomatis anggaran yang sudah ditata, belum bisa dieksekusi. Selanjutnya faktor teknis di lapangan. Misalnya ada penolakan masyarakat tekait pekerjaan, kegiatan. Dengan demikian, penyerapan anggaran terlambat.
Solusinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan sosialisasi. Supaya tidak ada hambatan," jelasnya.
Hal yang paling sering terjadi yakni penumpukan di akhir tahun. "Kalau di awal tahun, realisasi kecil. Pemkot Manado itu, triwulan 1 realisasi belanjannya ada di angka 14 persen dan pendapatan di 22 persen," pungkasnya. (lak)
Editor : Livrando Kambey