MANADOPOST.ID-DPRD Kota Manado menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi, Senin (18/5).
Rapat lintas Komisi 1 dan 3 itu membahas masalah ganti untung masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sario dan Tikala.
Rapat tersebut mengundang Balai Sungai, Kepala Pertanahan Pemerintah Kota Manado, Camat Sario, Camat Tikala dan keterwakilan masyarakat, baik Sario, Banjer dan Tikala.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Manado, Vanda Pinontoan mengatakan, hasil RDP tersebut sangat menggembirakan karena anggaran dari pusat sudah dibuka blokirnya.
"Dan tahun ini akan direalisasikan setelah pendataan kembali oleh P2T (panitia pengadaan tanah) dan kelengkapan berkas oleh masyarakat," ujar Vanda kepada Manado Post.
Komisi 1 dan 3, kata politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Tuminting, Bunaken, Kepulauan itu, tetap mendorong agar pelaksanaan realisasi pembayaran ganti untung dapat dilakukan secepatnya.
"Karena itu adalah hak mereka. Ke depan, Komisi 1 berharap agar pendataan dan kelengkapan berkas-berkas dari masyarakat dapat di fasilitasi oleh lurah setempat," pungkasnya.
Senada disampaikan Ketua Komisi 1, Noortje Van Bone. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah persyaratan atau keabsahan dari masing-masing kecamatan.
Sebab, semua itu ada mekanisme yang harus dilalui. Baik dari kecamatan, kemudian persyaratan administrasi yang harus dilengkapi.
"Tapi masyarakat juga merasa puas karena selama ini itulah yang mereka inginkan agar supaya diadakan RDP. Setelah kami dengar pendapat tadi, ternyata anggaran yang sebelumnya disampaikan masih diblok, sekarang sudah dibuka," jelasnya. (lak)
Dirinya berharap, dengan adanya RDP tersebut, aspirasi yang disampaikan kepada Komisi 1 maupun Komisi bisa terealisasi.
Editor : Livrando Kambey