MANADOPOST.ID-Empat dinas mendapat sorotan dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7) di ruang paripurna DPRD Manado.
Sorotan tersebut datang dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado, Monica Tambajong SE MBA untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial (Dinsos), DPPKB dan Dispora.
Personel Komisi 4 itu memberikan sejumlah masukan dan penekanan kepada empat perangkat daerah itu agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan saja, tetapi juga menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pada Dinas Lingkungan Hidup, Monica mendorong adanya inovasi dalam pengaturan operasional pengangkutan sampah, khususnya melalui penataan jalur distribusi agar tidak bersamaan dengan puncak aktivitas masyarakat, terutama di pagi hari menuju tempat kerja dan sekolah tanpa mengabaikan ketentuan jam operasional yang berlaku.
Selanjutnya, untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dirinya menyoroti tren penurunan angka kelahiran di Kota Manado yang telah mencapai sekitar 1,8 persen atau dalam satu keluarga rata-rata hanya memiliki satu anak.
"Sehingga diperlukan inovasi program dan pemanfaatan anggaran yang lebih efektif sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan kependudukan di masa depan," tuturnya.
Untuk Dinas Sosial, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Manado itu meminta penjelasan mengenai reaktivasi peserta PBI-JK yang sejak Mei 2025 tidak lagi dapat memanfaatkan layanan karena status kepesertaan nonaktif.
"Saya mendorong peningkatan validitas data, sosialisasi mengenai sistem desil, serta penguatan respons pemerintah hingga tingkat kelurahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan tepat sasaran," tandasnya.
Di Dinas Pemuda dan Olahraga, Monica menekankan pentingnya optimalisasi pelaksanaan anggaran untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahragawan secara berkelanjutan, sehingga alokasi anggaran benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga di Kota Manado.
Menurut Monica, setiap alokasi anggaran harus diikuti dengan pelaksanaan program yang efektif, akuntabel dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Fungsi pengawasan DPRD itu tidak hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan capaian kinerja yang optimal," pungkasnya. (lak)
Editor : Livrando Kambey