MANADOPOST.ID-Berbagai isu menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2025 antara DPRD dan TAPD beberapa waktu lalu.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rendahnya realisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial (Dinsos).
Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Manado sekaligus anggota Badan Anggaran, drg Jessica Wowor.
"Dalam pembahasan itu, salah satu yang saya soroti adalah realisasi penyaluran bantuan dari Dinas Sosial yang masih cukup rendah," kata Jessica kepada Manado Post, Kamis (9/7).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, realisasi penyaluran bantuan masih berada di kisaran 50 persen, padahal masih banyak warga Kota Manado yang mengeluhkan belum menerima bantuan meski dinilai layak.
"Banyak keluhan yang kami terima dari masyarakat. Ada warga yang sebenarnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan, tetapi belum mendapatkannya. Saat kami melihat laporan Dinas Sosial, ternyata anggaran bantuan tersebut juga belum terserap secara maksimal," ujarnya.
Jessica menjelaskan, Kepala Dinas Sosial telah menyampaikan bahwa rendahnya realisasi penyaluran bantuan dipengaruhi proses peralihan data dari DTKS ke DTSEN.
"Menurut penjelasan Kadis, selama sekitar dua bulan penyaluran bantuan sempat terhenti karena adanya proses perubahan sistem dari DTKS ke DTSEN," jelasnya.
Meski memahami adanya kendala tersebut, Jessica mengingatkan Dinas Sosial dan seluruh perangkat daerah agar ke depan penyaluran bantuan yang telah dialokasikan dalam APBD dapat dilaksanakan secara optimal.
"Kalau anggarannya sudah disetujui dan dialokasikan dalam APBD, maka harus diupayakan semaksimal mungkin agar benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Jangan sampai masyarakat membutuhkan bantuan, tetapi anggarannya justru tidak terserap. Ke depan hal seperti ini harus menjadi perhatian agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif," tutupnya. (lak)
Editor : Livrando Kambey