MANADOPOST.ID-Persoalan akses jalan di Kairagi Weru, Lingkungan V, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, kembali membuka wajah lain dari pembangunan infrastruktur di tengah kota.
Di saat mobilitas menjadi kebutuhan dasar masyarakat, warga di kawasan tersebut justru masih harus berhadapan dengan akses terbatas yang menyulitkan aktivitas sehari-hari.
Keluhan itu mencuat dalam agenda reses Anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Demokrat, Wiliam Billy Kaeng (WBK), dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tikala-Paal Dua.
Warga secara terbuka menyampaikan kondisi akses menuju kompleks permukiman yang dinilai belum layak dan belum memberikan kepastian bagi mobilitas masyarakat.
Wilmar, salah satu warga yang juga merupakan purnawirawan TNI berdomisili di Lingkungan V mengungkapkan, keterbatasan akses telah menjadi persoalan yang berlangsung dan terus dirasakan masyarakat.
Ironisnya, warga masih harus memanfaatkan jembatan gantung untuk menunjang mobilitas. Kondisi tersebut semakin terasa ketika masyarakat membutuhkan bahan bangunan, gas LPG maupun kebutuhan pokok lainnya.
"Persoalannya bukan hanya jalan yang terbatas. Distribusi barang ke kawasan permukiman juga menghadapi berbagai kendala. Pengantaran bahan bangunan, misalnya, harus disertai surat izin dari kelurahan. Sementara distribusi LPG dan kebutuhan pokok hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, terutama Sabtu dan Minggu melalui sistem kanvas," ungkapnya.
Situasi ini dinilai tidak seharusnya menjadi kondisi normal bagi warga yang tinggal di kawasan perkotaan. Keterbatasan akses secara langsung ikut memengaruhi aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika kendaraan tidak leluasa masuk, biaya dan kesulitan distribusi pun berpotensi ikut ditanggung warga.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, masyarakat Lingkungan V bahkan menggambarkan kondisi mereka seakan masih terisolasi. Keberadaan kawasan Kantor Angkatan Laut di sekitar akses menuju kompleks warga disebut menjadi salah satu faktor yang selama ini membuat akses masyarakat tidak mudah.
Warga pun mempertanyakan sampai kapan jembatan gantung harus menjadi andalan utama mobilitas mereka.
Masyarakat tidak sekadar membutuhkan solusi sementara. Mereka menginginkan akses jalan permanen yang layak, aman dan dapat digunakan secara lebih luas, sehingga kebutuhan dasar seperti distribusi bahan bangunan, LPG dan bahan pokok tidak lagi terganggu.
Menanggapi itu, WBK menegaskan bahwa persoalan akses Kairagi Weru Lingkungan V tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam agenda reses. Ia menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk menyampaikannya kepada DPR RI.
“Untuk kapasitas saya sebagai Anggota DPRD Kota Manado, saya akan sampaikan ke DPR RI. Mungkin Ibu Hillary bisa turun langsung ke lokasi ini,” ujar WBK.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian lintas lembaga karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menilai kondisi lapangan perlu dilihat secara langsung agar pemerintah tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan laporan administratif, tetapi memahami kesulitan warga secara nyata.
"Jika akses dasar saja masih sulit, maka pertanyaan besarnya adalah: pembangunan sebenarnya hadir untuk siapa?
Warga Kairagi Weru Lingkungan V tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka meminta akses yang memungkinkan kendaraan membawa kebutuhan pokok, bahan bangunan dan LPG masuk ke kawasan permukiman secara wajar," tuturnya.
Selain akses jalan, warga turut menyampaikan aspirasi mengenai pelebaran anak sungai yang dinilai penting untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan. Penambahan unit tempat sampah juga menjadi salah satu kebutuhan yang disampaikan dalam reses tersebut. (lak)
Editor : Livrando Kambey