MANADOPOST.ID-Persoalan sampah di Kota Manado kembali menjadi perhatian serius DPRD. Anggota DPRD Kota Manado, Stenly Tamo mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera memperkuat armada pengangkut sampah di berbagai wilayah.
Usulan tersebut disampaikan Tamo dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (18/8) di ruang rapat paripurna.
Menurut Tamo, masih terdapat anggaran sekitar Rp6,3 miliar di DLH yang belum terserap. Ia menilai, sisa anggaran tersebut dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan armada pengangkut sampah.
“Di DLH ada anggaran belum habis terpakai Rp6,3 miliar. Jadi sisa itu bisa untuk pengadaan armada pengangkut sampah,” ujar Tamo.
Dijelaskannya, Rp6,3 miliar tersebut dianggarakan untuk tipping fee sampah atau biaya jasa pengolahan/pembuangan sampah yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota untuk di TPA regional di Ilo-ilo.
"Itu untuk biaya jasa pengolahan dan pembuangan. Tapi karena belum siap beroperasi, sehingga dana Rp6,3 miliar itu kami mintakan agar diperuntukan untuk pengadaan armada pengangkut sampah," terangnya.
Ia menegaskan, penambahan armada menjadi kebutuhan penting karena persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga petugas, tetapi juga kemampuan pemerintah melakukan pengangkutan secara cepat dan merata.
Dengan jumlah armada yang lebih memadai, kata dia, pengangkutan sampah di setiap wilayah dapat dilakukan lebih cepat sehingga sampah tidak terlalu lama menumpuk di lingkungan masyarakat.
“Supaya penanganan sampah di masing-masing wilayah itu cepat kalau armada banyak,” tegasnya.
Politisi dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget ini menilai, anggaran yang belum terserap jangan sampai hanya menjadi angka di atas kertas, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan sampah di lingkungan tempat tinggal mereka.
Karena itu, penggunaan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik. Menurutnya, penanganan sampah membutuhkan sistem yang kuat, mulai dari ketersediaan armada, jadwal pengangkutan yang konsisten hingga pengawasan di lapangan. Jika salah satu komponen tersebut lemah, pelayanan kebersihan akan ikut terganggu.
“Pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jangan sampai anggaran tersedia, tetapi kebutuhan armada justru masih kurang. Kalau armada bertambah, pelayanan pengangkutan sampah juga bisa lebih maksimal,” katanya.
Penambahan armada diharapkan bukan sekadar pembelian kendaraan, tetapi menjadi bagian dari langkah konkret membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih cepat, teratur dan responsif.
Baginya, kota yang bersih bukan hanya soal estetika, tetapi menyangkut kualitas pelayanan pemerintah dan kenyamanan masyarakat.
"Karena itu, persoalan sampah harus ditangani dengan kebijakan yang konkret, termasuk memastikan DLH memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk bekerja maksimal," pungkasnya. (lak)
Editor : Livrando Kambey