MANADOPOST.ID-Sorotan tajam kembali diarahkan ke fasilitas pelayanan di Kantor DPRD Kota Manado. Hingga kini, gedung wakil rakyat tersebut disebut belum memiliki mushola yang layak untuk digunakan anggota DPRD maupun masyarakat yang datang berkunjung.
Anggota DPRD Manado, Srinanda Lamadau, mengungkapkan kondisi tersebut saat menyampaikan pertanyaan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan 2026, Rabu (19/8).
Ia menilai, keberadaan tempat ibadah di lingkungan kantor DPRD bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang semestinya sejak lama dipenuhi.
Menurut Srinanda, persoalan itu semakin terasa ketika dirinya menerima tamu dari luar daerah maupun warga yang datang ke Kantor DPRD Manado. Para tamu yang hendak menunaikan ibadah sholat kerap kebingungan mencari tempat.
“Beberapa kali saya menerima tamu yang berkunjung di kantor DPRD Manado. Mereka selalu mencari tempat untuk sholat. Tapi tidak ada,” ungkap Srinanda.
Ironisnya, karena lokasi tempat ibadah lain dinilai cukup jauh, ruang fraksi akhirnya harus digunakan sebagai tempat sholat.
“Kami pindah ruang fraksi untuk sholat,” kata politisi Partai Nasdem itu.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tamparan bagi wajah pelayanan lembaga legislatif. Gedung yang setiap hari menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi justru belum menyediakan fasilitas dasar bagi warga yang ingin menjalankan ibadah.
Srinanda pun meminta kejelasan dari Dinas PU terkait rencana pembangunan atau penataan mushola yang sebelumnya disebut akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.
“Kami mohon jawaban dari Dinas PU. Karena waktu lalu disampaikan bahwa akan ditata di APBD perubahan. Mudah-mudahan ini jadi perhatian,” tegasnya.
Senada disampaikan Anggota DPRD Manado, Rahman Kodu dalam pembahasan. Dirinya meminta dinas terkait untuk memperhatikan hal tersebut.
"Kalau bisa dibuat bangunan disamping. Kan masih ada beberapa tempat yang layak. Ini harus. Karena banyak tamu yang datang ke DPRD sering menanyakan tempat untuk sholat," ucapnya.
Sorotan tersebut menjadi pengingat agar pembenahan fasilitas publik tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik yang terlihat megah, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi Kantor DPRD merupakan rumah rakyat. (lak)
Editor : Livrando Kambey