Beli Randis Miliaran bukan Sembako, Pimpinan DPRD Banjir Kritik

MANADOPOST.ID-Banjir kritik terus mengalir terkait pengadaan kendaraan dinas (randis) pimpinan DPRD Kota Kotambagu, di tengah pandemik Covid-19. Diketahui randis untuk tiga pimpinan dewan ini dibanderol Rp1,9 miliar. Para pemuka agama di Kota Kotamobagu ikut angkat bicara. Ketua MUI Kotamobagu Ustd Danny Pontoh menyebutkan, harusnya para pimpinan dewan dan anggota dewan lainnya menjadi representatif dari rakyat. “Mereka sudah selayaknya mendahulukan kepentingan konstituen dalam hal ini rakyat. Karena mereka itu terpilih karena suara rakyat,” jelasnya. Pontoh menyebutkan, jika banyak sekali saat ini rakyat-rakyat kecil yang membutuhkan uluran tangan mereka. “Saya sering terjun langsung menjumpai teman-teman yang terdampak pandemik ini. Mereka itu orang-orang yang harusnya dipikirkan serta diberikan sumbangan sembako oleh para aleg (anggota legislatif),” bebernya. Katanya seharusnya anggaran-anggaran tersebut dialokasikan untuk membeli kebutuhan pangan rakyat kecil. “Rakyat dikesempingkan justru kebutuhan pribadi yang didahulukan, itu tidak boleh," ungkapnya. Ia pun memberikan pencerahan harusnya para pimpinan dewan bercermin dari sifat sahabat Nabi Umar Bin Khattab. “Umar Bin Khattab pernah berkata jika ada orang yang kelaparan di negriku saya lah orang pertama yang merasakan. Dan jika ada kebaikan di negeriku biarlah rakyatku yang pertama merasakan dan saya yang terakhir. Itu yang patut dicontoh jangan diputar, ingat semua itu ada balasnya dari sang khalik,” pesan Ustd Pontoh. Pesan lain datang dari Ketua Sinode GMBM Pdt Christine Raintama. Menurutnya harusnya para pimpinan dewan mempunyai kepekaaan sosial terhadap masyarakat. “Harus berjalan bersama kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat. Harus tahu yang mesti diutamakan, yaitu kepentingan bersama atau rakyat. Dan saya lihat hal itu belum tampak bagi para para pimpinan dewan yang sedang menikmati kendaraan dinas baru,” ungkapnya. Menurutnya para pimpinan tersebut harus menjumpai masyarakat untuk memberikan sumbangsi atas kebutuhan hidup mereka. “Pergi mengunjungi rakyat untuk melihat keadaan mereka. Mengingat mereka itu adalah pilihan rakyat. Paling sedikitlah sembako dibagikan, bahkan uang pengadaan tersebut harusnnya saat ini lebih bermanfaat untuk membeli beras, minyak kelapa, dan kebutuhan lainnya,” tuturnya. Ia pun menegaskan agar para pimpinan dewan yang sedang menikmati kendaraan baru agar kendaraan tersebut dapat berfungsing untuk banyak orang. “Kendaraan dinas baru tersebut harusnya muat sembako untuk dibagikan ke rakayat yang sekarang sedang menderita. Bukan hanya dipakai untuk kepentingan pribadi,” tegasnya. Ia pun berharap agar bisa menjadi sahabat rakyat. “Kita harus hadir untuk jadi sahabat bagi orang-orang sebagai penderita ataupun rakyat yang terdampak. Sesama itu tidak lihat agama karena ini adalah ujian kita bersama,” tandas Pdt Raintama. Diketahui randis ini dibeli seharga Rp1,9 miliar di tengah merosotnya keuangan daerah akibat wabah. Hal ini pun dikritik berbagai pihak. Salah satunya Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di BMR. “Saya sangat menyayangkan pangadaan randis dengan nilai yg tidak sedikit, sekira sekira 1,9 miliar rupiah di tengah upaya semua elemen masyarakat Kotamobagu berjuang mencegah dan keluar dari cekraman pandemik Covid-19," ungkap Ketua HMI Cabang BMR Irwanto Mamonto. Menurutnya harusnya selaku anggota legislatif (aleg) skaligus pimpinan DPRD yang menjadi representatif masyarakat Kota Kotamobagu, bisa menentukan skala prioritas dalam menggunakan anggaran. “Uang sebanyak kurang lebih Rp1,9 miliar itu bukan jumlah yang sedikit. Saya berharap pimpinan DPRD Kotamobagu lebih bijak dengan mau berpuasa untuk belum memiliki randis di tengah pandemik Covid-19. Uang segitu banyak bisa dialihkan dulu untuk membantu masyarakat Kotamobagu yang terdampak, minimal dikonversi menjadi sembako dan APD berupa masker,” kritiknya. “Belum ada aksi nyata yang konstituen lihat selama Covid-19 melanda Kotamobagu. Terlebih dari para pimpinan dewan, jika dibandingkan dengan aleg di daerah lain yang bahkan merelakan gajinya untuk membantu masyarajat terdampak," bebernya Dia berharap agar pimpinan dewan dapat membuktikan baktinya pada rakyat. “Ini saatnya para aleg dan pimpinan membantu meringankan beban rakyat bukan malah gagah-gagahan, dengan randis baru, agar tidak terbangun stigma bahwa para Aleg DPRD Kotamobagu dekat dengan rakyat hanya di saat ingin terpilih sebagai Aleg, setelah terpilih lupa siapa konstituennya. Jangan berpesta di tengah penderitaan rakyat,” sorotnya. Senada, diungkapkan salah satu tokoh pemuda yang cukup berpengaruh Ariel Mokodongan. Ia juga mempertanyakan berbagai kejanggalan dalam pengadaan mobil mewah ini. "Karena setahu kami Kementerian keuangan secara resmi menginstruksikan untuk menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa untuk seluruh jenis, bidang, sub-bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik  tahun 2020," bebernya "Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan S-247/MK.07/2020 yang terbit pada Jumat 27 Maret silam, seluruh pengadaan barang atau jasa baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai prosesnya harus dihentikan, kecuali pada bidang kesehatan dan pendidikan," tegas Mokodongan. Sehingga tambah dia, harusnya Sekretariat DPRD dapat menunda pembelian tiga mobil mewah seharga Rp1,9 miliar. “DPRD RI saja, menunda pembayaran uang muka mobil dinas, karena anggarannya akan dialokasikan untuk penanganan Covid-19, namun yang aneh di Kotamobagu pembayaran tetap dilakukan," tandasnya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Dewan, melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Kotamobagu Khairudin Mamonto, saat dikonfirmasi via WhatsApp, membantah tudingan tersebut. Ia berdalih pengadaan tiga randis mewah pimpinan DPRD Kota Kotamobagu, proses administrasinya sudah dilakukan sesuai aturan sejak 3 Februari silam. Sesuai surat pesanan dan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan randis. "Nah saat itu kan Covid-19, belum ada di Indonesia, khususnya di Kotamobagu, sehingga kita tetap laksanakan pengadaannya, kemudian penyerahan mobil dinas dilakukan pada pimpinan dewan 24 Maret, sehingga dapat dikatakan, pengadaan tersebut sebelum wabah Covid-19," jelasnya. Ketika disentil terkait proses pembayaran, Mamonto mengakui, pembayaran randis tersebut dilakukan 24 April. Padahal diketahui saat itu pemerintah tengah gencar melakukan berbagai pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19. “Tapi kita harus melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak yang sudah jalan,” dahlinya lagi. Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan I Syarifuddin Mokodongan menegaskan jika mereka tidak memaksakan pengadaan randis. “Kami tidak paksaan harus ada randis. Terlebih itu urusan sekertariat dewan untuk pengadaan, kami hanya sebatas pengguna saja. Jika memang dianggap randis ini tidak layak untuk kami pakai, saya pribadi bersedia mengembalikannya,” kuncinya. Diketahui, pengadaan sebanyak tiga unit kendaraan tipe Fortuner. Masing-masing diberikan kepada Ketua Dewan Meydi Makalalag, Wakil Ketua I Syarifuddin Mokodongan, Wakil Ketua II Herdy Korompot.(cw-01/gnr) Editor : Clavel Lukas