MANADOPOST.ID – Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy V Mangkat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Senin (23/2).
Forum strategis tersebut mempertemukan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara guna memperkuat koordinasi menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kegiatan yang dibuka Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pengendalian inflasi daerah, percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, hingga penguatan akses keuangan dan pengembangan ekonomi syariah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Pertemuan ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, otoritas moneter, serta para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Isu strategis seperti perkembangan inflasi terkini, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta digitalisasi sistem transaksi pemerintahan turut menjadi fokus pembahasan.
Rendy Mangkat menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci utama dalam menjaga kestabilan harga sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi yang solid akan memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika global maupun nasional.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar stabilitas harga terjaga dan akses ekonomi masyarakat semakin luas,” ujar Rendy.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mendukung penuh pelaksanaan berbagai program strategis seperti TPID, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS melalui penguatan koordinasi kebijakan serta pengembangan sektor riil di daerah.
Selain pengendalian inflasi, forum tersebut turut menyoroti percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
Upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian bersama, sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Dengan adanya High Level Meeting ini, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin solid dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Novianti Kansil)