MANADOPOST.ID– Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema kontrak tahun tunggal di sejumlah daerah diminta mendapat pengawasan ketat, tidak hanya dari aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pengawasan dinilai penting mengingat saat ini telah memasuki akhir tahun anggaran, termasuk terhadap pekerjaan yang sudah selesai pada tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir mulai bermunculan keluhan terkait proyek SPAM.
Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), misalnya, beredar informasi dugaan ketidakpuasan terhadap hasil pekerjaan jaringan air bersih Bakida (DAK Tematik) dengan total anggaran mencapai Rp12,9 miliar.
Informasi yang dirangkum Manado Post menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material pada pekerjaan yang ditangani Dinas PUPR Bolsel Tahun 2024, khususnya pada bagian pipa.
Bahkan, dari total 420 sambungan rumah, terinformasi baru sekitar 300-an unit yang terpasang hingga saat ini.
Di daerah lain, LSM Rakyat Anti Korupsi (RAKO) juga mendorong pengawasan ketat terhadap proyek SPAM di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2025.
Di wilayah Mitra saat ini terdapat dua paket pekerjaan, masing-masing ditangani CV Cahaya Alika Abadi di Silian dengan nilai Rp6,065 miliar, serta proyek perluasan SPAM jaringan perpipaan IKK Belang dengan anggaran Rp3,3 miliar.
Ketua RAKO Harianto Nanga menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh ruang lingkup pekerjaan agar berjalan sesuai prosedur.
Mulai dari penggalian dan penimbunan tanah untuk jaringan pipa distribusi utama dan sambungan rumah, pengadaan serta pemasangan pipa HDPE diameter 2 hingga 8 inci sepanjang ±9.450 meter, hingga pemasangan aksesoris pipa seperti elbow, valve, reducer, socket, dan lainnya.
Selain itu, pengawasan juga mencakup pembuatan dan pemasangan bak kontrol, chamber valve, serta rumah meteran untuk sekitar ±260 sambungan rumah, termasuk uji tekanan (pressure test) dan uji kebocoran.
Koordinasi dengan masyarakat serta pemerintah desa juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan pekerjaan yang memiliki waktu maksimal 165 hari kalender sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
“Kami akan awasi semua detailnya,” tegas Harianto.
Hal serupa juga dilakukan terhadap proyek perluasan SPAM jaringan perpipaan Kota Tomohon I.
Proyek tersebut telah berkontrak sejak Agustus 2025 dengan masa pelaksanaan selama 135 hari kalender.
Dengan nilai anggaran yang cukup besar, yakni Rp4,8 miliar yang bersumber dari APBD dan dikerjakan oleh CV Berdikari.
RAKO menilai pengawasan publik sangat penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai aturan.
“Pengawasan ini untuk memastikan anggaran dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan pekerjaan yang tepat mutu dan tepat waktu,” pungkas Harianto. (*)
Editor : Gregorius Mokalu