Disorot! Kadis Dikpora Beri Komentar Berbau Politik di Medsos

MANADOPOST.ID—Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Fietber Raco tuai sorotan. Raco dinilai mulai tidak netral. Jelang pelaksanaan pilkada serentak 2020. Diketahui Raco belum lama ini mengomentari salah satu foto unggahan akun Fetin Grace Lalo Paendong. Dalam foto tersebut, terlihat beberapa orang berdiri memakai masker berbagai warna. Di antaranya warna kuning, hijau muda, serta putih. Mereka ini adalah tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Amurang. Akun Fietber Soleman Raco dalam komentarnya menulis, bahwa yang mau dilantik hanya pakai masker kuning. Sontak komentar tersebut langsung ditanggapi netizen Facebook. "Waduh pak atas dasar apa hanya karena tidak menggunakan masker kuning, terus tidak mau dilantik," tulis akun Lidya Langoy, yang membalas komentar Raco. Ketika dikonfirmasi Manado Post, Kamis (27/8) kemarin, Raco menyatakan komentar tersebut hanya candaan. "Biasanya kalau ramai kan banyak candaannya. Mana ada pelantikan dua tahun ini. Tidak kan. Jadi mau lantik apa dulu? Mungkin ketua panitia home visit atau guru kunjung di tengah masyarakat. Jadi lebih banyak bercanda dari pada terjebak memfitnah dan menghina serta menjelek-jelekan. Sedangkan celana dalam, mau dijual dalam black campaign," ucap Raco. Pakar pemerintahan dan politik Dr Jhony Lengkong menilai, seharusnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) apalagi kepala dinas lebih berhati-hati berucap dan menggunakan media sosial. "Kalau untuk bahan candaan saya rasa tidak tepat. Apalagi seorang pejabat yang bercanda, dengan menggunakan bahasa multitafsir seperti itu. Harusnya seorang PNS, menyebarkan berita baik dan imbauan netralitas. Ketimbang candaan. Ini harus jadi pelajaran bagi pejabat yang lain," ungkapnya. Akademisi Fispol Unsrat tersebut juga mengatakan, lembaga lain seperti Bawaslu serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) lebih proaktif memantau media sosial setiap pejabat. "Kalau seperti ini, menurut saya lebih baik ditegur. Jangan sampai karena multitafsir di tahun politik, memicu pro kontra di masyarakat Minsel. Kalau memang ada unsur kampanye, mengajak, atau menakut-nakuti langsung saja diberikan sanksi. Agar supaya karena tidak ditindaklanjuti, maka bisa berdampak kepada PNS lain yang ikut-ikutan seperti itu," tandasnya. (ewa/gel) Editor : Clavel Lukas