Program MBG Belum Berlaku di Minahasa Selatan

Baladewa Setlight • Dipublikasikan Selasa, 17 Juni 2025 | 20:11 WIB

 

Arthur Tumipa
Arthur Tumipa

MANADOPOST.ID — Harapan akan segera digulirkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) masih harus menunggu kesiapan infrastruktur dasar. Hingga pertengahan tahun 2025, program nasional yang digagas Pemerintah Pusat tersebut belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh di wilayah ini.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minsel, Arthur Tumipa, mengonfirmasi bahwa belum tersedia dapur umum sebagai simpul utama operasionalisasi program MBG, sehingga pelaksanaan belum dapat dimulai.

 

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Minsel masih dalam tahap identifikasi dan penyediaan lahan untuk pembangunan dapur MBG yang menjadi syarat mutlak dari Pemerintah Pusat. Jika infrastruktur penunjang telah tersedia, maka implementasi program akan segera dimulai,” ujarnya.

 

Tumipa menjelaskan bahwa meskipun aspek regulasi dan dukungan teknis dari pusat telah dikaji, komponen logistik dan infrastruktur lokal masih menjadi tantangan utama. Pemkab Minsel kini tengah berkoordinasi dengan lintas instansi guna memastikan kesiapan lahan strategis yang memenuhi standar teknis dapur MBG.

 

“Kami tidak ingin program ini sekadar formalitas. Program makan bergizi menyasar kualitas generasi muda. Maka pemenuhan standar sanitasi, efisiensi distribusi, dan kedekatan dengan satuan pendidikan menjadi kriteria utama dalam penentuan lokasi dapur MBG,” imbuhnya.

 

Program MBG merupakan agenda prioritas nasional yang dirancang untuk mendongkrak gizi harian siswa didik, menekan angka stunting, serta meningkatkan konsentrasi dan capaian akademik peserta didik di seluruh Indonesia. MBG menyasar satuan pendidikan dasar, khususnya jenjang SD dan SMP, dengan distribusi makanan sehat yang tersupervisi secara berkala.

 

Keterlambatan pelaksanaan program ini di Minsel menurut Tumipa bukan disebabkan oleh kelalaian, tetapi karena kebutuhan penyesuaian struktur lokal terhadap kebijakan nasional, agar pelaksanaannya tidak terburu-buru dan berdampak kontraproduktif.

 

“Ketika program ini berjalan, kami ingin benar-benar siap. Baik dari sisi anggaran pendamping daerah, SDM pengelola, hingga pengawasan mutu gizi makanan yang akan disalurkan ke anak-anak sekolah,” tutupnya. (ewa)

Editor : Angel Rumeen