Gaji PPPK Minsel Tersendat, BKAD Beber Kronologi

Asyer Rokot • Dipublikasikan Rabu, 1 Oktober 2025 | 10:08 WIB
Photo
Photo

 

MANADOPOST.ID-- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memastikan hak para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap terpenuhi, termasuk pembayaran gaji yang sempat mengalami keterlambatan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. James J. Tombokan, yang membeberkan kronologi penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran gaji PPPK formasi tahun 2024.

Menurut Tombokan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah, melainkan karena adanya perubahan jadwal penetapan dan pengangkatan PPPK yang terjadi lebih cepat dari asumsi awal penganggaran.

“Awalnya, sesuai surat BKN Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tanggal 18 Maret 2025, pengangkatan PPPK diperkirakan paling lambat dilakukan pada 1 Oktober 2025. Berdasarkan asumsi ini, alokasi gaji dalam APBD murni Tahun Anggaran 2025 hanya disiapkan untuk tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember,” jelasnya, Selasa (30/9).

Namun, dalam prosesnya, terjadi perubahan status Pertimbangan Teknis (Pertek) di sistem kepegawaian. Status yang sempat turun menjadi “pengusulan” kembali naik ke tahap “persetujuan pertimbangan teknis” setelah penetapan APBD pergeseran selesai. Dampaknya, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dapat diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan semula.

“Dengan lebih cepatnya proses SK, pemerintah wajib membayarkan gaji lebih awal dari Oktober, dan inilah yang menyebabkan kekurangan alokasi anggaran,” ujar Tombokan.

Kondisi kekurangan anggaran ini, lanjutnya, tidak terjadi secara merata. OPD yang sebelumnya tidak memiliki alokasi PPPK di APBD murni terdampak penuh, karena sama sekali tidak memiliki dasar anggaran. Sementara itu, OPD yang sudah memiliki PPPK hanya mengalami kekurangan jika jumlah pegawai baru lebih banyak dari yang lama.

“OPD yang sudah punya alokasi gaji PPPK lama dapat menggunakan anggaran tersebut. Kekurangan terutama terjadi pada OPD yang baru menerima penempatan PPPK atau yang jumlah pegawainya bertambah signifikan,” terang Tombokan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memastikan kekurangan anggaran tersebut telah ditanggulangi dalam APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, sehingga pembayaran gaji PPPK tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Tombokan menegaskan, pihaknya akan terus mengupayakan agar seluruh hak aparatur dapat direalisasikan tepat waktu. Hal ini juga menjadi penekanan Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH (FDW), bahwa pembayaran gaji ASN — baik PNS maupun PPPK — harus dibayarkan setiap tanggal 1, sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan setiap tanggal 5.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh menjamin hak-hak aparatur, termasuk PPPK. Ini bentuk keseriusan kami meningkatkan kesejahteraan ASN dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, serta berkeadilan,” tegas Tombokan.

Lebih jauh, keberadaan PPPK disebut sangat strategis dalam mendukung pelayanan publik di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan kesejahteraan mereka sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. (Asyer Rokot)

Editor : Asyer Rokot