MANADOPOST.ID-- Gerakan antikorupsi di Minahasa Selatan (Minsel) kian menguat. Desa Motoling Dua, Kecamatan Motoling, resmi menjadi wakil Minsel dalam ajang Penilaian Calon Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025. Momentum penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, Rabu (22/10), di Balai Pertemuan Umum Desa Motoling Dua.
Kegiatan ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas tata kelola pemerintahan desa. Turut hadir tim KPK RI, Inspektorat Daerah Provinsi Sulut, serta berbagai unsur masyarakat desa.
Dalam sambutannya, FDW menegaskan pentingnya membangun desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang bersih.
“Kiranya kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam menegakkan integritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi,” ujar FDW.
“Semoga apa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah desa dan jajaran dalam menghadapi penilaian calon percontohan desa antikorupsi dapat memenuhi indikator penilaian yang telah ditentukan oleh tim KPK RI,” tambahnya.
Dukungan penuh juga diberikan kepada Pemerintah Desa Motoling Dua yang telah melakukan berbagai terobosan program berbasis transparansi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bupati, langkah tersebut merupakan bukti nyata bahwa semangat antikorupsi tidak hanya dimulai dari kota besar, tetapi bisa tumbuh dari desa.
Sebelumnya, Desa Wiau Lapi di Kecamatan Tareran menjadi kebanggaan Sulut setelah meraih predikat “Istimewa” dengan nilai 91,5 pada penilaian Desa Antikorupsi Nasional tahun 2023. Kini, tongkat estafet semangat tersebut diteruskan oleh Motoling Dua sebagai calon percontohan baru dari Minsel.
Perwakilan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Desy Aryanti Sulastri, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah. “Program Desa Antikorupsi bukan hanya soal administrasi, tapi bagaimana nilai-nilai integritas menjadi budaya hidup masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini pula AKBP David Candra Babega, Kajari Minsel La Ode Muhammad Nusrim, Inspektorat Provinsi Sulut, serta jajaran perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
Bupati FDW sendiri didampingi Asisten I Drs. Benny Lumingkewas, Kadis PMD Drs. Efert Poluakan, dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan.
Dengan langkah nyata ini, Minsel terus menegaskan komitmennya menuju pemerintahan desa yang bersih, partisipatif, dan berintegritas tinggi. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot