MANADOPOST.ID-- Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar, (FDW) menunjukkan komitmen daerah di panggung nasional. Selasa (18/11), FDW menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, bertempat di Hotel Sentul Lake, Bogor.
Pertemuan penting yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ini dipimpin langsung oleh dua figur sentral pemerintahan: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI.
Kehadiran Bupati FDW di forum strategis ini menunjukkan Minsel siap menyelaraskan program pembangunan daerahnya dengan arah kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan batas wilayah negara. Rakorendal ini secara spesifik membahas penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.
Mendagri Tito Tekankan Visi Tangguh dan Mandiri. Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi visi pengelolaan kawasan perbatasan nasional 2025–2029.
"Kita wujudkan kawasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif," tegas Mendagri.
Visi besar ini diwujudkan melalui serangkaian strategi, termasuk penguatan pertahanan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya penegakan hukum lintas batas, peningkatan tata ruang dan infrastruktur, serta pengembangan potensi unggulan daerah.
Sementara itu, Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 sesuai amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.
Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman melaporkan bahwa BNPP RI menargetkan pembangunan kawasan perbatasan di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota, dan 204 kecamatan prioritas dalam periode RPJMN 2025–2029.
Rapat ini turut dihadiri oleh 18 gubernur wilayah perbatasan, para bupati/wali kota, serta perwakilan dari 40 kementerian/lembaga yang menjadi anggota BNPP. Keikutsertaan Bupati FDW dalam Rakorendal ini diharapkan membawa pulang kebijakan strategis yang relevan untuk memperkuat pembangunan dan pengembangan potensi daerah di Minsel. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot