Berita Utama Ekbis Kapol Teropong Minahasa Raya Nusa Utara Bolmong Raya Nasional Publika Politik Esport Healthy Hukum Internasional Lifestyle&Teknologi Liputan Khusus Olahraga Opini Otomotif Show & Celebrities Xpresi

Wabup Theo Kawatu 'Sekolah' Obligasi Daerah Bersama di Sarasehan MPR RI

Asyer Rokot • Kamis, 20 November 2025 | 21:44 WIB
Photo
Photo

 

 

MANADOPOST.ID-- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) proaktif mencari terobosan pembiayaan pembangunan daerah. Wakil Bupati Minsel Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, menghadiri Sarasehan Nasional yang digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Rabu (19/11).

Sarasehan tersebut mengusung tema krusial: Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.

Wabup Kawatu menyampaikan bahwa keikutsertaan Minsel dalam kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperoleh perspektif strategis terkait inovasi pembiayaan pembangunan. Instrumen Obligasi Daerah dianggap sebagai solusi alternatif untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah.

“Pemahaman yang komprehensif mengenai obligasi daerah sangat diperlukan. Ini agar Minsel dapat mempersiapkan kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola keuangan yang memadai apabila di masa depan ingin memanfaatkan instrumen ini,” tegas Wabup Kawatu.

Sarasehan Nasional ini merupakan forum penting yang menghadirkan Ketua Banggar MPR-RI Melchis Markus Mekeng, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay.

Turut hadir pula pakar dan regulator di bidang keuangan, seperti Deputi Komisi Pengawas OJK Edi Manindo Harahap, Rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie, serta Direktur Eksekutif Negara Institut Dr. Akbar Faisal.

Kehadiran para pemangku kepentingan, termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, menunjukkan tingginya minat terhadap inovasi pembiayaan daerah. Pemkab Minsel menyambut baik inisiatif MPR RI ini, yang dinilai mendorong diskusi nasional demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. (Asyer Rokot)

Editor : Asyer Rokot