MANADOPOST.ID-- Tahun 2025 bagi Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu (TK) dapat diringkas dalam dua kata: Eksekusi dan Refleksi.
Sebagai tahun yang krusial bagi keberlanjutan visi pembangunan, Minsel menunjukkan dinamika yang menarik—di satu sisi berhasil menjawab dahaga infrastruktur masyarakat, namun di sisi lain masih harus bergelut dengan tantangan internal birokrasi dan ketergantungan fiskal.
Catatan paling terang dalam raport Pemkab Minsel tahun ini adalah realisasi janji politik. Keberhasilan menuntaskan pengaspalan jalan strategis, seperti ruas Lansot-Wiau Lapi, menjadi bukti nyata bahwa jargon "Semua Indah pada Waktunya" bukan sekadar pemanis bibir.
Pengawasan langsung pimpinan daerah hingga dini hari di lokasi proyek menunjukkan dedikasi yang patut diapresiasi dalam menjaga kualitas infrastruktur demi mobilitas rakyat.
Di sektor Sumber Daya Manusia, Minsel tampil gemilang. Raihan empat penghargaan dalam Anugerah Mapalus Pendidikan Sulut 2025 adalah pengakuan objektif bahwa Minsel serius mengelola pendidikan, mulai dari penanganan anak tidak sekolah hingga penguatan literasi dan numerasi.
Begitu pula di sektor kesehatan; keberhasilan mengunci sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk cakupan JKN yang lebih luas menunjukkan keberpihakan pada hak-hak dasar warga. Meski tak bisa dinafikan berbagai target dan kasus terkait dunia kesehatan di Minsel masih juga terjadi diluar keinginan.
Responsivitas terhadap bencana pun terlihat menguat. Lobi proaktif ke tingkat pusat yang membuahkan bantuan Mobil Rescue dari BNPB menjadi "amunisi" penting bagi daerah yang secara geografis memiliki titik-titik rawan bencana. Sementara itu, kestabilan harga pangan selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui sidak pasar yang konsisten membuktikan bahwa pemerintah hadir menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi.
Namun, di balik deretan piagam dan peresmian, redaksi memberikan catatan kritis pada beberapa aspek fundamental. Pertama, soal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengakuan jujur Bupati FDW dalam Rapat Evaluasi Desember 2025 mengenai perlunya "perbaikan menyeluruh" pada beberapa OPD menunjukkan bahwa mesin birokrasi Minsel belum sepenuhnya "tancap gas" secara seragam.
Masih ditemukan kendala koordinasi, kelengkapan administrasi, dan ketepatan laporan yang bisa menghambat akselerasi program di tahun berikutnya.
Kedua, tantangan kemandirian fiskal. Minsel masih sangat bergantung pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dinamika kebijakan anggaran pusat di tahun 2026 akan menjadi ujian berat bagi kreativitas Pemkab Minsel dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih inovatif, agar program pembangunan tidak tersendat ketika kucuran dana pusat mengalami penyesuaian.
Ketiga, penanganan Stunting. Meski rakor dan reviu tahunan terus digelar, stunting masih menjadi "musuh dalam selimut" yang memerlukan intervensi lebih tajam di tingkat akar rumput. Keterlibatan para Hukum Tua dan Camat tidak boleh hanya sebatas kehadiran seremonial di rapat koordinasi, melainkan harus diterjemahkan dalam aksi nyata pendampingan keluarga berisiko di setiap desa secara konsisten.
Menutup tahun 2025, Pemkab Minsel berada pada posisi yang solid namun tetap harus waspada. Prestasi yang telah diraih adalah modal kepercayaan publik, sementara catatan kritis adalah peta jalan untuk perbaikan.
Tantangan di tahun 2026 akan lebih kompleks, mulai dari ancaman cuaca ekstrem hingga dinamika geopolitik nasional yang mempengaruhi anggaran daerah. Redaksi berharap, semangat "Minsel Hebat" tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar mewujud dalam birokrasi yang lebih ramping, bersih, dan lincah dalam melayani masyarakat. Bila perlu penerapan the right man on the right side segera dilakukan. Pangkas pohon yang tidak berbuah.
Masyarakat Minsel kini bukan lagi penonton, melainkan penilai yang kritis. Mempertahankan apa yang sudah baik adalah keharusan, namun memperbaiki celah yang masih menganga adalah sebuah kehormatan bagi pemerintah yang melayani. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot