MANADOPOST.ID-- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW), sukses mengamankan dukungan strategis dari Pemerintah Pusat. Melalui lobi intensif di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemkab Minsel berhasil memboyong bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk empat kawasan strategis sekaligus pada Tahun Anggaran 2026.
Kepastian ini diraih pasca-kunjungan kerja taktis Bupati Franky Donny Wongkar di Kantor Kementerian ATR/BPN RI, Jakarta Pusat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkab Minsel dalam mewujudkan cetak biru (blueprint) penataan ruang daerah yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.
Program bantuan teknis berskala nasional ini mengacu pada arah kebijakan Presiden RI dalam mempercepat penyediaan RDTR guna mendukung peningkatan ekosistem kemudahan berusaha di daerah. Di tingkat pusat, program ini dieksekusi oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui skema pinjaman luar negeri dalam proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Tahun Anggaran 2026.
Penyusunan dokumen ini merupakan penjabaran detail dan mandat langsung dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2043.
Saat menyambangi ibu kota, Bupati Minsel diterima langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Windayana, beserta jajaran teras kementerian. Dalam pertemuan formal tersebut, Bupati FDW melayangkan apresiasi dan terima kasih mendalam atas kepercayaan besar yang diberikan kepada Kabupaten Minsel.
"Bantuan empat dokumen RDTR sekaligus dalam satu tahun anggaran ini adalah pencapaian besar yang patut kita syukuri. Dokumen RDTR merupakan instrumen regulasi yang sangat krusial karena menjadi syarat mutlak dalam pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), baik untuk memayungi kepentingan investasi skala besar maupun keperluan masyarakat umum," ujar Bupati FDW.
Bupati berkepala plontos ini menambahkan, dengan tersedianya dokumen tata ruang yang berbasis digital dan terkoneksi langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS), mata rantai perizinan birokrasi di Minsel akan terpotong menjadi jauh lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Nilai kepastian hukum inilah yang akan menjadi daya pikat utama bagi para investor domestik maupun asing untuk menanamkan modal di Minsel.
"Optimasi pemanfaatan ruang yang berkepastian hukum dan berkeadilan adalah modal utama pembangunan. Ini bukan sekadar urusan administratif di atas meja, melainkan investasi jangka panjang demi kemajuan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan bagi anak cucu kita di masa depan," kunci Bupati FDW.
Dalam kunjungan kerja strategis ke Jakarta tersebut, Bupati turut didampingi oleh barisan tim anggaran dan perencana daerah, antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Frangki Tangkere, (yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Kelautan Minsel); Kepala Bapelitbangda Dr. Raymon Brando Tampemawa, serta Kepala DPMPTSP Ronald Paat. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot