MANADOPOST.ID-- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengukir prestasi historis yang luar biasa dalam lembaran tata kelola birokrasi dan keuangan daerah. Di bawah komando Bupati Franky Donny Wongkar (FDW), Pemkab Minsel sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-10 kali secara berturut-turut (decem-trick).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Audited) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo kepada Bupati Minsel Franky Donny Wongkar di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Kota Manado, Jumat (29/5) hari ini.
Saat menerima penghargaan prestisius satu dekade tersebut, Bupati FDW didampingi langsung oleh Ketua DPRD Minsel Stefanus D. N. Lumowa, serta jajaran pejabat teras Pemkab Minsel. Konsistensi ini menempatkan Minsel di urutan ke-6 se-Provinsi Sulut dalam hal kecepatan dan ketepatan penyelesaian administrasi keuangan.
"Atas nama pemerintah kabupaten, kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pemangku kepentingan hulu ke hilir. Prestasi satu dekade ini adalah buah dari kerja keras dan sinergitas yang solid antara eksekutif, legislatif (Forkopimda), instansi vertikal, lembaga BPK, masyarakat, hingga rekan-rekan pers yang terus menjalankan fungsi kontrol secara objektif," ujar Bupati FDW kepada Manado Post.
Bupati pilihan rakyat ini membeber bahwa mempertahankan opini tertinggi dari BPK selama 10 tahun berturut-turut bukanlah perkara mudah. Ada empat kriteria ketat yang wajib dipenuhi, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
"Namun bagi kami, yang jauh lebih penting dari itu semua adalah pengawasan melekat yang dilakukan oleh elemen masyarakat termasuk peran aktif pers. Fungsi pers dalam memperkuat transparansi sangat membantu pemerintah daerah mempertahankan integritas pengelolaan anggaran," tegas FDW.
Meski sukses menorehkan tinta emas, Bupati FDW menunjukkan kedewasaan birokrasi tingkat tinggi. Dirinya secara kesatria mengakui bahwa masih terdapat beberapa catatan administratif atau temuan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti secara dinamis.
Usai menerima dokumen LHP, FDW langsung menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat merumuskan langkah penyelesaian.
"Ini patut disyukuri, walaupun memang ada temuan yang harus ditindaklanjuti. Selesai kegiatan di BPK tadi, kami langsung menggelar pertemuan internal awal untuk membahas langkah penyelesaiannya. Hari Selasa depan, kita akan laksanakan rapat khusus guna membedah satu per satu jenis temuan tersebut dan menyiapkan formula penyelesaian yang rigid," urai bupati yang dikenal tegas ini.
Dirinya mengimbau agar seluruh jajaran ASN maupun pihak ketiga eksternal untuk responsif dan bertanggung jawab penuh menyelesaikan kewajiban tindak lanjut tersebut.
"Jika kita semua bergandengan tangan, bekerja sama, dan bersinergi, maka hasilnya pasti maksimal. Respons positif yang ditunjukkan jajaran saat exit meeting kemarin harus dipertahankan demi pengelolaan anggaran Minsel yang semakin bersih dan akuntabel di masa depan," pungkasnya.
Dalam momen bersejarah ini, Bupati Minsel turut didampingi oleh barisan birokrat andal daerah. Tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Minsel Glady Nova Linda Kawatu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda yang juga Plt. Kepala Dinas Kelautan Frangki Tangkere, Inspektur Daerah Hendra Pandeynuwu bersama jajaran; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Drs. James J. Tombokan bersama jajaran; serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tusrianto Rumengan. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot