MANADOPOST.ID— Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) terus memperkuat pemahaman dan sinergi kelembagaan dalam menghadapi perkembangan sistem hukum pidana nasional.
Hal itu ditunjukkan Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minsel bersama jajaran Pemkab Minsel, saat mengikuti Seminar Hukum yang mengangkat tema “Reposisi Kewenangan Jaksa sebagai Dominus Litis di Era Transisi Hukum: Implementasi Instrumen Lex Favor Reo dan Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana.”
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kejaksaan Negeri Tomohon bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
Seminar dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut).
Forum ini menjadi ruang penting untuk memperluas wawasan sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai perkembangan hukum pidana, terutama menyangkut kedudukan dan kewenangan jaksa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Tema seminar dinilai relevan dengan dinamika pembaruan hukum pidana yang tengah berlangsung.
Pembahasan mengenai Dominus Litis menempatkan jaksa pada posisi penting dalam proses penuntutan. Sementara prinsip Lex Favor Reo berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum.
Bagi Pemkab Minsel, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi mengenai aspek hukum, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Kehadiran Bupati Wongkar bersama jajaran Pemkab Minsel sekaligus memperlihatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum.
Terlebih, dinamika pembaruan hukum pidana membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai unsur, sehingga implementasinya dapat berjalan secara profesional, proporsional dan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan hak masyarakat.
"Seminar tersebut juga menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemkab Minsel dengan jajaran Kejaksaan," ungkap FDW sapaan akrab Bupati.
Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemahaman terhadap perkembangan hukum, tetapi juga dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang taat aturan dan berintegritas.
"Pemkab Minsel mengapresiasi pelaksanaan seminar hukum tersebut. Forum seperti ini penting untuk terus dikembangkan sebagai ruang edukasi, pertukaran gagasan dan penguatan koordinasi antarlembaga," tandasnya.
Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan mampu merespons berbagai perkembangan hukum secara tepat, sekaligus mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berkeadilan dan memberikan kepastian bagi masyarakat. (Asyer Rokot)
Editor : Asyer Rokot