MANADOPOST.ID—Bupati Mitra Ronald Kandoli menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara dilaksanakan di ruang rapat Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (13/8).
Rapat yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Dr. Yohanes Tanak, SH, MH.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Silangen, serta para Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Dalam rapat itu, KPK menekankan pentingnya koordinasi dan supervisi dalam upaya memberantas korupsi, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Kandoli menyampaikan apresiasinya atas inisiatif KPK yang menggandeng pemerintah daerah dalam agenda nasional pemberantasan korupsi.
"Progaram ini sangat penting untuk mencegah praktik-praktik korupsi sejak dini di lingkungan pemerintahan daerah. Ini bukan hanya bentuk koordinasi teknis, tetapi juga sebuah komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” ujar Kandoli.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara KPK dan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang sehat.
"Dengan adanya pengawasan dan pembinaan dari KPK, diharapkan seluruh jajaran dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas. Kita berharap pelayanan publik di Minahasa Tenggara bisa semakin baik, serta budaya antikorupsi bisa terus ditanamkan di semua lini pemerintahan,” tukasnya.(ryn)
Editor : Angel Rumeen