MANADOPOST.ID—Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus menunjukkan tren positif dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp1.078.632.582.013,18 atau 98,91 persen dari total target Rp1.090.514.251.785,74.
Capaian ini menegaskan efektivitas tata kelola pemerintahan di daerah ini semakin meningkat, dengan kebijakan fiskal yang dijalankan secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Transfer menjadi sumber utama dengan realisasi Rp947.812.143.387,00 atau 99,74 persen dari target Rp950.272.660.621,00. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp119.824.252.068,18 dari target Rp128.376.465.566,74, dengan capaian 93,34 persen. Selain itu, pendapatan dari kategori lain-lain yang sah mencapai Rp10.996.186.558,00 dari target Rp11.865.125.598,00 atau 92,68 persen.
Dalam hal belanja daerah, realisasi mencapai 94,80 persen dengan distribusi anggaran yang tersebar pada berbagai sektor. Belanja Operasi terealisasi Rp836.145.248.446,56 dari target Rp888.426.385.550,64 atau 94,12 persen. Belanja Modal mencapai Rp99.491.780.841,00 dari target Rp106.511.329.807,00 atau 93,41 persen. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga mencapai Rp3.487.144.231,00 dari target Rp4.000.000.000,00 dengan capaian 87,18 persen. Di sisi lain, Belanja Transfer berhasil direalisasikan sebesar Rp164.788.464.386,00 dari target Rp165.549.904.593,48 atau 99,54 persen.
Meskipun terdapat defisit anggaran Rp 25.200.055.981,38, kondisi ini tertutupi dengan penerimaan pembiayaan yang mencapai 100 persen atau Rp 75.048.468.718,38. Bahkan, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 48.696.012.827,00.
Selain pencapaian realisasi APBD yang tinggi, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), skor EPPD Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, skor yang diperoleh adalah 2,6, dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan meskipun hasil akhirnya masih dalam proses penilaian.
Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah semakin diperkuat dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Opini ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta regulasi yang berlaku. WTP juga menjadi bukti bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah berjalan dengan baik, sehingga target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah daerah telah menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024. Dokumen ini menjadi sumber informasi yang menjelaskan capaian pembangunan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun berjalan. Penyusunan RLPPD ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan kinerja kepada pemerintah pusat dan mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
Capaian realisasi APBD yang tinggi, tren positif dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, serta keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi indikator kuat bahwa pengelolaan keuangan daerah di Minahasa Utara semakin efektif dan transparan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan daerah semakin baik dan terus berkembang menuju sistem yang lebih profesional dan berdaya saing tinggi. (*)
Editor : Jendry Dahar