MANADOPOST.ID—Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Manado–Likupang tetap mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat.
Hal itu terlihat dalam pemaparan sejumlah kementerian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di The Sentra Hotel, Jumat (14/11/2025). Kegiatan tersebut menjadi momentum penyatuan arah kebijakan lintas kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian guna mempercepat pembangunan destinasi super prioritas yang telah ditetapkan melalui Perpres 16/2024.
Sinkronisasi antar lembaga pun terus dilakukan. Rakor ini menghadirkan pejabat strategis dari kementerian/lembaga. Di antaranya, Asdep Perancangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf RI, Muhamad Nurdin, Asdep Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian RI, Ni Made Krisna Marsela, serta Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas, Yunan Maulana. Dari pemerintah provinsi, hadir perwakilan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara.
Kehadiran pihak terkait memperlihatkan pengembangan DPN Manado–Likupang terus berada dalam pengawalan langsung pemerintah pusat. Dari Kemenko Perekonomian, ditegaskan kontribusi sektor pariwisata saat ini masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan, dan pemerintah pusat siap mengawalnya agar target di kawasan tersebut terus naik secara konsisten.
Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara, Dra. Femmy Pangkerego, MPd., ME, Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado, Ester Mamangkey, para kepala dinas, peserta rakor dari berbagai daerah, hingga pelaku pariwisata Sulut turut hadir.
Sesi pemaparan yang dipandu Ali Norman dari Kemenparekraf RI menajamkan arah strategi pengembangan, mulai dari infrastruktur, daya tarik wisata, peningkatan kapasitas SDM lokal, hingga integrasi rencana jangka panjang antara pusat dan daerah. Diskusi berlangsung produktif karena setiap pemangku kepentingan memaparkan tantangan, peluang, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Rakor dibuka Bupati Joune J.E. Ganda, SE., MAP., MM., M.Si., ditandai dengan penabuhan tetengkoren dan penampilan tarian maengket, tumatenden serta kolintang.
Joune menegaskan percepatan pembangunan pariwisata tidak mungkin terjadi tanpa sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. “Kita mensinkronkan kabupaten-kota ini dengan target-target tujuan pariwisatanya supaya inline dengan provinsi dan pemerintah pusat. Dengan demikian, kendala seperti infrastruktur bisa diatasi bersama,” ungkap Sekretaris Jenderal APKASI itu.
Ia menambahkan, pengembangan DPN Manado–Likupang memiliki horizon panjang hingga 2044 sebagaimana diamanatkan Perpres 16/2024. Hal itu selaras dengan disertasinya yang salah satu fokus utama dalam kajiannya terkait kawasan metropolitan Minahasa Utara. “Rakor ini memastikan bahwa program dan target kita benar-benar inline. Itulah fungsi utama rakor hari ini, menghadirkan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota agar persoalan bisa diselesaikan secara terstruktur,” tegasnya.
Rakor ditutup Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Ir. Novly Wowiling, MSi, dengan penegasan komitmen bersama bahwa percepatan pembangunan DPN Manado–Likupang harus terus dikawal secara konsisten, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi, sehingga kawasan pariwisata unggulan ini berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan Sulawesi Utara dan Indonesia secara menyeluruh. (jen)
Editor : Angel Rumeen