MANADOPOST.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mulai menyiapkan langkah strategis menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Saat ini, rasio belanja pegawai di Minut masih berada di kisaran 48 persen, sehingga membutuhkan penyesuaian serius.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengakui ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tergolong tinggi. Meski demikian, Minut masih berada dalam kategori empat besar di Sulawesi Utara dalam hal kinerja keuangan daerah.
“Ini menjadi tantangan, karena tahun 2027 adalah batas waktu untuk memenuhi rasio belanja pegawai maksimal 30 persen. Saat ini kita masih di angka sekitar 48 persen,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, salah satu faktor utama tingginya belanja pegawai adalah beban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini juga dialami banyak daerah di Indonesia, sehingga diperlukan langkah penyesuaian yang matang dan terukur.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Minut menyiapkan tiga strategi utama, yakni efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta opsi penyesuaian kebijakan melalui pemerintah pusat.
Langkah efisiensi menjadi prioritas awal, dengan menekan berbagai pengeluaran yang dinilai tidak terlalu mendesak. Salah satunya melalui penerapan Work From Anywhere (WFA) yang diharapkan dapat mengurangi biaya operasional seperti perjalanan dinas, konsumsi, hingga penggunaan fasilitas kantor.
“Kita akan lakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk pengurangan belanja yang tidak prioritas. Ini bagian dari upaya menyesuaikan struktur anggaran,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Minut juga akan menggenjot peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat. Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan pajak yang berpotensi memberatkan warga, melainkan mengoptimalkan sektor usaha melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi.
Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran pajak juga mulai disiapkan. Nantinya, setiap transaksi wajib pajak akan langsung tercatat dan masuk ke kas daerah tanpa melalui sistem kolek manual.
“Kita akan dorong digitalisasi pembayaran pajak bekerja sama dengan perbankan, sehingga lebih efisien dan meminimalisir kebocoran,” tambah Joune.
Pemkab Minut juga terus memperkuat peran Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital untuk mempercepat perizinan dan menarik investasi. Dengan kemudahan layanan, diharapkan aktivitas ekonomi meningkat dan berdampak pada kenaikan PAD.
Meski menghadapi tekanan penyesuaian anggaran, Joune menegaskan tidak akan ada pengurangan ASN maupun PPPK di lingkungan Pemkab Minut. Pemerintah memilih melakukan penyesuaian pada pos anggaran lain agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Tidak ada pengurangan pegawai. Yang kita lakukan adalah efisiensi dan peningkatan pendapatan agar rasio bisa terpenuhi,” tegasnya.
Jika seluruh upaya tersebut belum mampu memenuhi target 30 persen, pemerintah daerah membuka kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB.
Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkab Minahasa Utara optimistis mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(Del).
Editor : Ridel Palar