MANADOPOST.ID – Pertemuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara bersama DPC ABPEDNAS Minahasa Utara dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Minahasa Utara digelar di JG Center, Selasa (28/4).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, jajaran kejaksaan, serta pengurus dan anggota BPD.
Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Stefanus BAN Liow, dalam laporannya menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara organisasi desa dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.
Ia menjelaskan, sejumlah program strategis telah mulai diimplementasikan, di antaranya program Jaga Desa, Jaga Dapur melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan.
“Ini langkah nyata bagaimana ABPEDNAS hadir untuk mendorong program pemerintah dari desa. Semua ini memiliki nilai strategis dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menyambut baik kehadiran ABPEDNAS di daerahnya. Ia bahkan menyebut keberadaan organisasi tersebut sebagai “durian runtuh” bagi Minahasa Utara.
“ABPEDNAS ini membantu kami menggerakkan seluruh elemen desa dalam mendukung program pemerintah, mulai dari makan bergizi gratis hingga penguatan ekonomi desa,” kata Joune.
Ia juga mengungkapkan bahwa Minahasa Utara menjadi salah satu daerah terdepan dalam pengembangan organisasi tersebut di Sulawesi Utara, bahkan terus mengejar posisi terbaik di tingkat nasional.
Di sisi lain, Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mendorong pembangunan dari desa.
Menurutnya, kehadiran ABPEDNAS menjadi mitra strategis dalam mengawal program pemerintah sekaligus mencegah persoalan hukum di tingkat desa.
“Ke depan, kita tidak ingin lagi ada kepala desa atau perangkat desa yang terjerat masalah hukum. Dengan pendampingan dan sistem yang baik, desa bisa berkembang tanpa masalah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mengoptimalkan potensi desa, mulai dari sektor pertanian hingga ekonomi lokal.
“Kalau semua bergerak bersama, saya yakin Sulawesi Utara bisa menjadi yang terbaik secara nasional dalam pembangunan berbasis desa,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, kejaksaan, dan organisasi desa dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Minahasa Utara. (Del)
Editor : Ridel Palar